Kanwil Kementerian Hukum Jabar

Kanwil Kementerian Hukum Jabar Ini adalah Halaman Facebook resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat terus berkomitmen mengawal penyusunan regulasi daerah agar berkualitas dan selara...
03/09/2026

, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat terus berkomitmen mengawal penyusunan regulasi daerah agar berkualitas dan selaras secara hukum. Pada Kamis, 3 September 2026, Tim Kerja 2 menggelar Rapat Finalisasi Raperbup Sumedang secara virtual bersama jajaran terkait di Pemkab Sumedang.

Menindaklanjuti arahan Kakanwil Asep Sutandar, rapat strategis ini membedah aturan Wajib Belajar 13 Tahun dan Kemampuan Keuangan Daerah TA 2027. Tim memberikan evaluasi komprehensif, mulai dari urgensi penetapan program melalui Perda hingga kehati-hatian merumuskan pencabutan aturan lama demi melindungi hak keuangan di sisa tahun ini.

Menurut kamu, seberapa penting peran regulasi yang selaras dari pusat hingga ke daerah? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar!




, tahukah kamu bahwa aturan pendidikan di daerah harus selalu diselaraskan dengan peraturan di tingkat atasnya? Pada Ka...
03/09/2026

, tahukah kamu bahwa aturan pendidikan di daerah harus selalu diselaraskan dengan peraturan di tingkat atasnya? Pada Kamis, 3 September 2026, Tim Kerja 2 Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat menggelar rapat virtual Finalisasi Raperbup Sumedang.

Sesuai dengan arahan Kakanwil Asep Sutandar, salah satu fokus utama dalam evaluasi rapat ini adalah aturan mengenai Wajib Belajar 13 Tahun, di samping Kemampuan Keuangan Daerah TA 2027. Tim memastikan urgensi penetapan program melalui Perda serta pencabutan aturan lama dilakukan dengan kehati-hatian agar seluruh hak keuangan di sisa bulan pada tahun ini tetap terjamin.

Apa harapan kamu dengan adanya aturan Wajib Belajar 13 Tahun ini ke depannya? Coba tuliskan di bawah, ya!




, penyusunan rancangan peraturan bupati memerlukan ketelitian ekstra, apalagi jika sudah berkaitan dengan keuangan daer...
03/09/2026

, penyusunan rancangan peraturan bupati memerlukan ketelitian ekstra, apalagi jika sudah berkaitan dengan keuangan daerah! Secara virtual pada Kamis, 3 September 2026, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat melaksanakan kegiatan Rapat Finalisasi Raperbup Sumedang bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Kegiatan strategis yang menindaklanjuti arahan Kakanwil Asep Sutandar ini membedah aturan Kemampuan Keuangan Daerah TA 2027 dan Wajib Belajar 13 Tahun. Tim Kerja 2 menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan pencabutan aturan lama untuk menjamin hak keuangan di sisa bulan pada tahun ini tetap terlindungi dan sah secara hukum.

Apakah kamu setuju bahwa penyusunan aturan keuangan daerah harus dikawal dengan sangat cermat? Mari berdiskusi di kolom komentar!




03/09/2026

Halo ! Kemeriahan Festival Layanan AHU Berdampak telah hadir menyapa masyarakat Bandung pada tanggal 29-31 Agustus 2026 kemarin.

Kegiatan yang mengusung tema "Pasti ada Solusi" ini sukses memberikan pengalaman pelayanan publik yang terintegrasi, inklusif, dan tentunya berdampak nyata. Beragam fasilitas mulai dari Layanan AHU, edukasi hukum, layanan pajak, hingga layanan keimigrasian dihadirkan dalam satu tempat yang nyaman. Tidak hanya mengurus administrasi, keseruan acara juga diwarnai dengan talkshow inspiratif dari para ahli, panggung hiburan musik, dan games seru yang sangat dinikmati oleh para pengunjung.

Apakah kamu sempat hadir dan mencoba langsung kemudahan layanan di acara ini kemarin? Yuk, bagikan pengalaman serumu di kolom komentar!




, tahukah kamu kalau saat ini pemerintah terus berupaya menyelesaikan masalah tumpang tindih aturan pusat dan daerah? H...
02/09/2026

, tahukah kamu kalau saat ini pemerintah terus berupaya menyelesaikan masalah tumpang tindih aturan pusat dan daerah? Hal ini dibahas tuntas dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi yang diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum Jabar secara virtual dari Ruang Rapat Ismail Saleh pada Rabu (2/9/2026). Dalam rapat ini, teridentifikasi 15 klaster permasalahan terkait pelayanan perizinan berusaha. Ke depannya, seluruh regulasi dan perizinan ditargetkan agar terintegrasi sempurna dengan sistem OSS (Online Single Submission) agar para investor mendapatkan kepastian hukum yang mutlak, bebas fragmentasi, dan bebas kebingungan.

Menurutmu, apakah sistem layanan perizinan online saat ini sudah cukup ramah digunakan bagi para pengusaha pemula? Bagikan pendapatmu di bawah, ya!




, kualitas sebuah regulasi itu tidak diukur dari seberapa banyak jumlahnya, tapi dari seberapa efektif aturan tersebut ...
02/09/2026

, kualitas sebuah regulasi itu tidak diukur dari seberapa banyak jumlahnya, tapi dari seberapa efektif aturan tersebut diimplementasikan di lapangan! Pada hari Rabu (2/9/2026), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Bapak Ferry Gunawan C., bersama jajaran fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jabar mengikuti agenda Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi. Kegiatan yang diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Ismail Saleh ini bertujuan khusus untuk mengidentifikasi berbagai hambatan regulasi demi mewujudkan pelayanan perizinan berusaha yang lebih sederhana dan konkret.

Pernahkah kamu punya pengalaman mengurus perizinan untuk usaha kamu? Yuk, ceritain pengalaman dan kendalamu di kolom komentar!




, Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat terus berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berusaha di Indonesi...
02/09/2026

, Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat terus berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berusaha di Indonesia melalui penyederhanaan regulasi. Sesuai dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar, Bapak Asep Sutandar, jajaran Kemenkum Jabar turut berperan aktif dalam mengawal transformasi tata kelola hukum. Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi yang diselenggarakan secara virtual bertempat di Ruang Rapat Ismail Saleh, Bandung, pada Rabu (2/9/2026).

, upaya mewujudkan akses keadilan yang merata terus dilakukan oleh Kemenkum Jawa Barat! Pada tanggal 2 September 2026, ...
02/09/2026

, upaya mewujudkan akses keadilan yang merata terus dilakukan oleh Kemenkum Jawa Barat! Pada tanggal 2 September 2026, telah sukses digelar kegiatan Penyuluhan Hukum yang berlokasi di Aula Desa Bojonghaleuang, Bandung Barat. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H, Dr. Ferry Gunawan Christy ini dihadiri dengan antusias oleh perangkat desa, paralegal, hingga warga setempat. Fokus utamanya adalah sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional guna memperkuat kapasitas dan kesadaran hukum masyarakat.

Apakah di desa kamu sudah tersedia layanan Posbankum? Yuk, bagikan pengalamanmu di kolom komentar!




, peran paralegal dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sangat penting sebagai garda terdepan bagi masyarakat desa! Memperk...
02/09/2026

, peran paralegal dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sangat penting sebagai garda terdepan bagi masyarakat desa! Memperkuat hal tersebut, Kemenkum Jawa Barat menyelenggarakan Penyuluhan Hukum pada 2 September 2026 di Aula Desa Bojonghaleuang, Bandung Barat. Antusiasme warga dan perangkat desa sangat terasa saat Kepala Divisi P3H, Dr. Ferry Gunawan Christy memberikan pemaparan tentang optimalisasi Posbankum serta sosialisasi KUHP Nasional yang baru. Harapannya, masyarakat semakin paham hukum dan bisa menyelesaikan permasalahan melalui jalur yang tepat.

Menurut kamu, seberapa besar peran Posbankum dalam membantu warga yang kurang mampu? Bagikan pendapatmu di bawah, ya!




, paham hukum itu penting agar kita tahu langkah yang tepat saat berhadapan dengan masalah! Kemenkum Jawa Barat baru sa...
02/09/2026

, paham hukum itu penting agar kita tahu langkah yang tepat saat berhadapan dengan masalah! Kemenkum Jawa Barat baru saja menggelar Penyuluhan Hukum untuk memperkuat kapasitas warga dan perangkat desa pada 2 September 2026 bertempat di Aula Desa Bojonghaleuang, Bandung Barat. Dalam acara yang dipimpin oleh Kepala Divisi P3H, Dr. Ferry Gunawan Christy ini, warga diberikan edukasi seputar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional serta cara memanfaatkan layanan Posbankum. Ini adalah langkah nyata Kemenkum Jabar untuk mendekatkan layanan dan keadilan bagi masyarakat desa.

Topik hukum apa nih yang paling ingin kamu pelajari di penyuluhan berikutnya? Tulis jawabanmu di kolom komentar!




Address

Jalan Jakarta 27
Bandung
40242

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:30

Telephone

+628112433089

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kanwil Kementerian Hukum Jabar posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Kanwil Kementerian Hukum Jabar:

Shortcuts

Share

Category