What are the opening hours?

Monday 08:00 - 16:00 Tuesday 08:00 - 16:00 Wednesday 08:00 - 16:00 Thursday 08:00 - 16:00 Friday 08:00 - 16:00

http://birohpu.jabarprov.go.id/

Biro Humas Protokol dan Umum Jabar, Jalan Diponegoro No. 22, Bandung (2026)

04/08/2015

Netty Heryawan Lantik Pengurus Dekranasda Kab. Subang

SUBANG - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan melantik pengurus Dekranasda Kabupaten Subang periode 2013 - 2015 sekaligus meresmikan Outlet Oleh-Oleh dan Kerajinan Dekranasda Kab. Subang di Wisma Karya serta di Aula Pemerintah Kabupaten Subang, (3/8).

Pelantikan Ketua Dekranasda Kabupaten Subang Dewi Nirmalasari Ojang Sohandi sendiri telah dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2013. Turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Subang Imas, FKPD Kab. Subang, PKK Kab. Subang, Dekranasda Kab. Subang dan Dekranasda Provinsi Jawa Barat.

Netty mengatakan Dekaranasda merupakan wadah dalam hal pembinaan pengrajin, konsisten membantu dan memberdayakan pengrajin dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif produktif sehingga dapat menyumbangkan kontribusi pertumbuhan ekonomi bagi usaha pengrajin.

Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha dapat memelihara dan mengelola produk kerajinan di masyarakat dan dapat merangkul para pelaku kerajinan. "Sehingga taraf hidup masyarakat Kabupaten Subang dapat ditingkatkan dengan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas dengan produk yang dihasilkan," tambahnya.

Netty Heryawan mengharapkan adanya kecintaan terhadap produk lokal di tengah masyarakat dimulai dari para pemangku kepentingan. Karena sebuah keteladan pada masyarakat dapat membangun kesadaran untuk mau membeli dan menggunakan produk lokal

Bupati Subang Ojang Sohandi mengatakan Dekaranasda Kab. Subang merupakan sebuah wadah dalam kemajuan perekonomian Kabupaten Subang khususnya di Jawa Barat. Produk yang dihasilkan dari Kabupaten Subang sudah berlisensi halal dari MUI Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan program Gapura Emas (Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat Ekonomi Masyarakat).

(Humas Pemprov Jabar)

30/07/2015

Tutup Diklatpim Angkatan VII, Gubernur Ingin Lulusan Jadi Agen Perubahan

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menutup Pendidikam dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II Angkatan VII Tahun 2015, pada Kamis (30/7).

Dalam acara yang digelar di Badan Diklat Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu Kota Bandung ini, Gubernur pun berharap agar para lulusan Diklatpim tersebut menjadi agen perubahan dalam masyarakat dan memerangi korupsi dalam kepemimpinannya.

"Kita ingin Peserta Diklatpim ini dapat memerangi korupsi dan menjadi agen perubahan," ungkap Gubernur dalam pengarahannya dihadapan 60 peserta Diklatpim.

Gubernur pun mengungkapkan bahwa kepemimpinan bisa dimiliki oleh setiap insan manusia, karena pada dasarnya manusia adalah seorang pemimpin. Namun, menurut Gubernur yang juga akrab disapa Aher ini, seorang pemimpinjuga harus memiliki skill atau keterampilan, bertanggung jawab dalam tugasnya, serta kepantasan untuk memimpin.

Selain itu, pada kesempatan ini Gubernur pun menjelaskan kepada para peserta mengenai ciri-ciri birokrasi yang baik atau ideal. Menurutnya ciri-ciri birokrasi yang ideal memiliki 5 hal, yaitu:
1. Responsif terhadap kebutuhan dan keadaan,
2. Melayani semua lini, kawasan, dan bidang kehidupan sosial dalam masyarakat,
3. Memberdayakan masyarakat secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan,
4. Antisipatif terhadap masalah yang dihadapi, serta
5. Membuat birokrasi yang amanah.

Diklatpim Tingkat II Angkatan VII ini berlangsung selama 116 hari ( April - Juli 2015) dengan peserta merupakan PNS Eselon II dan calon Eselon II dari berbagai kementerian, pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Barat, serta para pejabat pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dari berbagai daerah di Indonesia.

Diklatpim yang digelar oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Barat kali ini merupakan Diklatpim pertama di Indonesia yang semua pesertanya lulus. Dan berikut 5 lulusan terbaik Diklatpim II Angkatan VII:
1. Kepala BPKP Sulbar,
2. Sekretaris BPMPD Jabar,
3. Pejabat Kementerian Kesehatan,
4. Sekda Kota Bogor, dan
5. Kepala Bappeda Kab. Bekasi.

Penutupan ini turut dihadiri Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara, Kepala Badan Diklat Provinisi Jawa Barat, staf Badan Diklat Provinsi Jawa Barat, serta para pengajar Diklat. (Humas Pemprov Jabar)

23/07/2015

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan didampingi Wakil Gubernur Deddy Mizwar, hadiri acara silaturahim dan Halal Bihalal bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Lingkungan Pemprov serta Tokoh Masyarakat Jabar di Halaman Parkir Barat Gedung Sate

23/07/2015

Libur Lebaran Usai, Wagub Sidak Tiga Dinas

Memasuki hari pertama kerja usai libur lebaran, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar didampingi Asisten Daerah II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jawa Barat Yerry Yanuar, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga Dinas, Rabu (22/07).

Ketiga Dinas tersebut antara lain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil sidak tersebut, Deddy mengungkapkan bahwa keseluruh dinas yang disidak memiliki tingkat kehadiran 100%. Deddy juga menghimbau kepada seluruh jajaran dinas agar senantiasa menjaga semangat baru dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas ke depan.

Pada kesempatan ini, Deddy menekankan agar seluruh jajaran dinas dapat fokus pada goal program unggulan dari masing-masing dinas. Dengan demikian, Deddy berharap setiap program dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Tingkatkan kinerja, produktifitas juga kreatifitas, melalui semangat baru usai Lebaran ini," ungkap Deddy.
“Saya ingin semua dapat berfokus pada goal-goal setiap program dinas, agar seluruhnya dapat lebih jelas dan efektif," lanjutnya.
(Humas Pemprov Jabar)

14/07/2015

Pemprov Siap Tindak Dua Penambang Nakal Di Subang

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan Pemerintah Provinsi bersama Kesatuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat akan menindak tegas penambang nakal di Ranggawulung Subang, yang tetap beroperasi tanpa mengindahkan surat peringatan. Hal ini ditegaskannya pada rapat rencana penutupan kawasan penambangan galian C Subang di Gedung Sate Bandung, Jumat (10/07),

Deddy mengungkapkan, kedua lokasi penambangan tersebut belum mengantongi surat izin resmi. Selain itu, masih belum diketahui apakah lokasi tersebut diperbolehkan untuk ditambang atau dilarang. Untuk itu, rencananya usai lebaran nanti kedua lokasi tersebut akan ditutup paksa.

“Kita tidak akan ada toleransi kalau untuk daerah yang secara RTRW-nya tidak memperbolehkan ada penambangan”, pungkas Deddy ditemui usai rapat.

“Ada juga daerah yang diperbolehkan, tetapi tidak ada izin. Ini juga harus ditertibkan, diberhentikan dulu sampai mengurus izin”, sambungnya.

Sementara itu, terkait pengurusan perizinan penambangan, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat Anang Sudarna mengungkapkan, Pemprov Jabar sudah siap melayani pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun tentunya berdasarkan syarat-syarat sesuai dengan perundang-undangan yang ada, melalui kerjasama dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT).

“Kita sudah siap melayani perizinan untuk masalah tambang ini”, ungkap Anang.

“Jadi masukkan (surat permohonan IUP) ke BPMPT, nanti BPMPT segera salurkan ke Dinas ESDM. Dinas ESDM sudah ada timnya, melibatkan beberapa OPD terkait, termasuk BPLHD ada didalamnya”, paparnya lagi. (Humas Pemprov Jabar)

14/07/2015

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan Merasa Lega, Harga Kebutuhan Pokok Menjelang Lebaran Stabil

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan merasa lega, harga-harga kebutuhan pokok menjelang lebaran dalam kondisi stabil. Meskipun ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan.

"Alhamdulilah harga harga di pasar relatif stabil, meskipun beberapa komoditas seperti cabe dan daging sapi ada kenaikan. Tapi kita lihat dilapangan di para petani, stok cabe cukup, mudah mudah bisa dipasok lebih sehingga harganya bisa stabil kembali. Mudah mudahan harga tetap stabil. Kita akan jaga pasokan dari para petani, kita dorong supaya segera panen jelang lebaran," jelas Heryawan kepada wartawan usai melakukan sidak di pasar Kebon Kelapa ITC Bandung, Senin (13/7/2015).

Dikatakannya, harga cabe memang ada kenaikan, saat ini rata rata harganya mencapai Rp 35.000-Rp 50.000/kg. Begitu juga dengan daging sapi, saat ini harganya mengalami kenaikan, rata rata harganya mencapai Rp 120.000-Rp 130.000/kg.

"Daging. Sapi agak tinggi naiknya, tapi itulah hukum ekonomi, tergantung suplai demand, apalagi yang jadi perhatian masyarakat saat ini adalah daging. Cabe kalaupun naik itu sedikit," katanya.

Menurutnya kenaikan harga komoditas tersebut memang merupakan hal yang biasa terjadi pada menjelang lebaran. Namun demikian kenaikannya masih dalam tahap kewajaran.

"Kenaikan ini bukan karena masalah distribusi yang tersendat, tapi lebih kepada psikologis masyarakat dan demand yang naik," katanya.

Oleh karena itulah, lanjutnya, masyarakat tidak perlu panic buying dan melakukan aksi borong menyikapi kondisi tersebut. Terlebih kondisi saat ini masih dalam tahap kewajaran.

"Masyarakat jangan panik, meskipun ada kenaikan daging tapi komoditas lain tetap stabil. Mudah mudahan tidak ada gejolak. Karena setelah iedul fitri pun akan kembali lebih stabil," katanya.
(Agus H)

14/07/2015

Koperasi Syariah Alternatif Solusi Permasalahan Sosial

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan menghadiri Pengukuhan Pengurus dan Manager Koperasi Insan Madani Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jabar Periode 2015 - 2018 di Graha Manggala Siliwangi Bandung, Minggu (12/7).
Netty Heryawan mengatakan pengukuhan Koperasi Insan Madani ICMI Jabar ini dapat membantu masalah sosial di masyarakat. Bukan saja menjadi ajang kumpul tetapi ada sesuatu yang bermanfaat yaitu dapat mengatasi masalah sosial yang ada.

"Koperasi yang dibentuk atas dasar kegotongroyongan dan kemandirian ini harus dapat berdaya dan memberdayakan masyarakat dengan belajar dari negara-negara Islam dalam menjalankan koperasi," tambahnya.

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jabar, Prof. Najib berharap koperasi ini dapat cepat berkembang dan maju sehingga dapat mengimbangi koperasi lain yang telah berkembang di Jawa Barat. Sistem Koperasi Insan Madani ICMI Jabar ini berstandar Syar'i menurut hukum Islam.

"Diharapkan Koperasi Insan Madani ICMI Jabar terjalin sinergitas dan ada pembinaan yang lebih intensif dari pemerintah dalam kegiatannya," harapnya.

Ketua Koperasi Insan Madani ICMI Orwil Jabar Ina Wiyandini mengatakan membangun koperasi menjadi pilar dalam perekonomian. Dengan kepengurusan yang baru dapat melakukan kesungguhan dan keikhlasan dalam menjalankan tugas yang diemban.

"Diharapkan Koperasi Insan Madani ICMI menjadi salah satu kekuatan ekonomi bangsa yang banyak manfaatnya bagi masyarakat dan bangsa," lanjutnya.

Akhirnya, Netty mengharapkan kepengurusan sekarang harus jujur, amanah, mempunyai jaringan dan mempunyai sistem manajemen yang terbuka dalam menjalankannya. Ia juga berharap koperasi ini dapat menjadi koperasi yang mandiri yang dapat bersaing dengan Koperasi yang lain dan dapat menembus dunia.

Pengukuhan Pengurus dan Manager Koperasi Insan Madani Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jabar Periode 2015 - 2018 dilaksanakan dengan dengan tema Berperan aktif Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Secara Adil, Kokoh dan Syar'i. Dihadiri oleh Ketua ICMI Jabar Prof. Najib, Majelis Taklim Alisa Hadijah, Perwakilan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Menengah Provinsi Jawa Barat Denny Handoyo dan Ketua Koperasi Insan Madani ICMI Jabar Ina Wiyandini.

Humas Pemprov Jabar

10/07/2015

Lahan Sawah Lebih Sempit, Produktivitas Beras Jabar Tertinggi

Bila dibandingkan dengan provinsi lainnya, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki lahan sawah masing-masing 1,2 juta hektar dan 1,1 juta hektar, Jawa Barat yang memiliki lahan kurang dari 1 juta hektar masih menjadi provinsi dengan produktivitas beras tertinggi per hektarnya. Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), hal ini disebabkan karena sistem pengairan, pupuk, dan petani di Jawa Barat lebih baik.

Aher mengungkapkan hal tersebut usai melakukan pertemuan dengan Komisi IV DPR RI yang membidangi masalah Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup, Kelautan & Perikanan, dan Pangan dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Reses masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015 ke wilayah Jawa Barat.

“Pada posisi luas lahan tanam sawah basah paling sedikit dibanding Jawa Tegah dan Jawa Timur, tapi padi kan masih besaran kita (Jawa Barat) hasilnya. Berarti petani-petani Jawa Barat hebat sebetulnya, karena meskipun lahannya lebih kecil dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Timur tapi produktivitas per hektarnya lebih tinggi,” papar Aher usai pertemuan yang berlangsung di Ruang Sanggabuana Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung pada Kamis siang (09/7).

Selain itu, dengan produk holtikulturanya yang besar seperti cabai, Jawa Barat mampu mencegah impor cabai yang beberapa waktu lalu sempat terdengar kabarnya. “Kemarin kan ada kabar mau impor cabai tapi tidak jadi impor. Apa sebabnya? Karena Jawa Barat panen cabai,” tutur Aher.

Aher pun mengungkapkan, Jawa Barat akan terus mendorong serta mempertahankan kemandiriannya di bidang pangan, perikanan, sayuran serta buah-buahannya, melalui peningkatan indeks panen dan indeks tanam di Jawa Barat bagian utara yang memiliki lahan pertanian lebih besar daripada bagian selatan, serta perbaikan irigasi.

Sementara di bidang peternakan, Pemprov Jabar pun terus mendorong peternak untuk lebih professional serta meningkatkan produksi peternakan lokal, seperti ayam pelung, ayam sentul, sapi rancah, serta domba garut agar lebih dikembangkan. Menurut Aher, disamping lebih bergizi dan lebih baik produk ternak lokal Jawa Barat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Sementara itu, ditemui usai acara Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan dengan luas lahan pertanian yang lebih sedikit namun memiliki produksi yang lebih tinggi, hal tersebut menjadi prestasi bagi Jawa Barat.

“Masalah pangan saya pikir Jawa Barat termasuk penyumbang terbesar dan peningkatannya paling tinggi di Indonesia, walaupun luas pertanian yang menurun di bawah 1 juta (hektar), ini prestasi tersendiri buat pak Gubernur,” ujar Edhy.

Namun, Komisi IV memberikan catatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait masalah seperti lingkungan dan masalah waduk di Jabar yang harus segera diantisipasi. Menurut Edhy, permasalahan lingkungan seperti Sungai Citarum harus segera diselesaikan agar kerusakannya tidak semakin parah.

Kunker Komisi IV DPR RI berlangsung mulai tanggal 8-12 Juli 2015. Sebelumnya, Anggota Komisi IV pun berkunjung ke Pasar Cibitung Bekasi untuk memantau harga kebutuhan pokok jelang Lebaran.

Selain Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI, turut hadir perwakilan dari Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Kabalitbang Kelautan Kementerian Perikanan & Kelautan, serta perwakilan Perhutani. Sementara dari Pemprov Jabar, turut mendampingi Gubernur Jawa Barat, yaitu Plt. Sekda Jawa Barat, Asisten Daerah Bidang Perekonomian & Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pertanian Tanamana Pangan, Kepala Dinas Perikanan & Kelautan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala BPLHD, serta para pejabat terkait lainnya.

Humas Pemprov Jabar

17/06/2015

MARHABAN YAA RAMADHAN

17/06/2015

Gubernur Jabar: Ramadhan, Revolusi Mental

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan (Aher) mempunyai makna tersendiri menghadapi bulan suci Ramadhan 2015 ini. Pria yang akrab disapa Aher memaknai tiga hal positif berkaitan dengan bulan puasa.

"Pertama Ramadhan itu tentu ibadah kepada Allah. Dampaknya ada situasi kejiwaan kita dengan Allah, dampak moralnya seseorang makin dilihat oleh Allah," kata Aher, kepada wartawan, di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (16/6/2015).

Dengan begitu, Aher yakin orang yang berpuasa memiliki moral yang bagus. Dampak dari orang yang bagus itu tidak melakukan sesuatu hal menyimpang.

"Kalau moralnya bagus, ia merasa dilihat oleh Allah dalam kesehariannya, merasa dekat dengan Allah akibat Ramadhan orang tidak mau menyimpang. Ini yang disebut revolusi mental," ucap Aher.

Kedua, Aher memaknai bulan puasa ini sebuah kebersamaan dengan fakir miskin. Orang nomor satu di Jabar ini berharap ada bentuk kebersamaan masyarakat dengan orang tidak mampu. Salah satu caranya adalah saling berbagi harta antar sesama manusia.

"Masih banyak orang tidak beruntung, untuk itu kita saling bersedekah," kata dia.

Aher juga mengingatkan agar masyarakat anggap bulan puasa ini tidak berbeda dengan hari-hari Biasannya. Sepertihalnya tidak ada perubahan konsumsi.

"Tidak ada perubahan di ramadan, tidak ada perubahan konsumsi. Jadi pola konsumsi jangan dirubah. Kalau mau dirubah silahkan rubah pola sedekahnya, untuk memperhatikan fakir miskin," imbuhnya.

Aher juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memborong bahan pokok jelang bulan puasa ini. Pola belanja sebaiknya dilakukan sama seperti hari biasa.

"Sekarang itu kita belanja sebelum munggahan itu banyak banget. Akhirnya harga semakin melonjak. Yang rugi siapa? Konsumen sendiri. Kalau biasa menghadapi ramadan gak ada masalah apa-apa. Gitu kan enak," paparnya.

Ketiga, makna puasa bagi Aher adalah kesehatan. Aher menyebut luar biasa ketika perut kosong dalam posisi menyerahkan diri kepada allah akan menciptakan tenaga yang kuat pada titik tertentu.

"Makanya banyak peristiwa-peristiwa besar pada bulan puasa padahal sedang leleus. Itulah dampak kesehatan puasanya," tutup aher. [mes/inilahkoran]

17/06/2015

Tiga Raperda Jawa Barat Disahkan

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri pengesahan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengesahkan pada rapat Paripurna, di ruang sidang DPRD, Selasa (16/6).

Ketiga Raperda tersebut yakni perubahan kedua atas Perda Jabar No 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemprov Jabar pada PT Jasa Sarana, perubahan kedua atas Perda Jabar No 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemprov Jabar pada PT Tirta Gemah Ripah dan perubahan atas Perda No 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, sebagai pengemban aspirasi rakyat, DPRD telah menunjukan dedikasi dan tanggung jawab yang diaktualisasikan melalui penetapan kebijakan daerah sebagai landasan operasional penyelenggaraan pemerintah daerah. "Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada Komisi 3 DPRD dan yang telah mengesahkan Raperda ini," ujar Heryawan.

Ia juga mengapresiasi Badan Pembentukan Perda atau bila di DPR RI disebut juga dengan Badan Legislasi yang telah memprakarsai Perda No 3 tahun 2012 sebagai payung hukum pembentukan Perda pasca ditetapkannya Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Humas Pemprov Jabar

16/06/2015

Resmikan Pembangunan Gedung Utama RSUD Al Ihsan, Sekda Jabar Sebut Pembentukan Badan Pengawasan Rumah Sakit

KAB. BANDUNG -- Plt. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa meresmikan Pemancangan Perdana Pembangunan Gedung Utama Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Bale Endah Kab. Bandung, Selasa (16/06).

Ia berharap melalui pembangunan gedung utama ini dapat turut mendukung program Pemprov Jawa Barat dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, utamanya bagi masyarakat kurang mampu, baik di Kabupaten Bandung maupun masyarakat Jawa Barat pada umumnya.

“Pembangunan kesehatan di Jawa Barat bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan dengan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif,” ungkap Iwa dalam sambutannya.

Disebutkan Iwa, pembangunan ini menjadi penting mengingat Provinsi Jawa Barat, menjadi salah satu daerah ujicoba penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2013 tentang Peneriam Bantuan Iuran (PBI). Di mana pada tanggal 1 Januari 2014, pelayanan kesehatan di Indonesia memasuki era jaminan sosial.

“Dengan Jaminan Kesehatan Pemerintah Jawa Barat memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu dan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruh penduduk di wilayah Jawa Barat,” jelasnya.

Untuk melaksanakan Jaminan Kesehatan ini menurut Iwa, perlu adanya kesiapan dimulai dari tingkat Provinsi Provinsi dan Kabupaten/Kota, karena masih adanya kendala diantaranya kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata, sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan belum terbangun dan penetapan PBI.

“Kendala lain adalah belum meratanya Penyebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terutama Rumah Sakit di Jawa Barat, sehingga secara realitas ada Kabupaten/Kota yang memiliki lebih dari 30 rumah sakit, ada juga Kabupaten/Kota yang hanya memiliki satu rumah sakit,” paparnya.

Menurutnya, Sampai saat ini jumlah Fasilitas Sarana Kesehatan di Provinsi Jawa Barat yang terlaporkan sebanyak 33.702 Unit yang terdiri dari 1.050 buah Puskesmas; 277 buah Rumah Sakit; 27 buah Kantor Dinkes; 234 Institusi Pendidikan serta 32.116 unit sarana kesehatan lainnya (Balai Kesehatan, Rumah Bersalin, Laboratorium Kesehatan, Praktek Perorangan, Praktek Bersama dan Puskesmas Pembantu).

Dalam kesempatan ini p**a Iwa menyebutkan pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS). Ini akan berfungsi untuk mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien maupun hak dan kewajiban Rumah Sakit; mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika Profesi; dan menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

“Diharapkan dengan adanya Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat, permasalahan yang berkaitan dengan Jaminan Pelayanan Kesehatan di Jawa Barat dapat tertangani dengan baik,” pungkasnya.

Humas Pemprov Jabar

Biro Humas Protokol dan Umum Jabar

04/08/2015

30/07/2015

23/07/2015

23/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

10/07/2015

17/06/2015

17/06/2015

17/06/2015

16/06/2015

Address

Opening Hours

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category

Monday	08:00 - 16:00
Tuesday	08:00 - 16:00
Wednesday	08:00 - 16:00
Thursday	08:00 - 16:00
Friday	08:00 - 16:00