Kanwil Kemenkum Babel

Kanwil Kemenkum Babel Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Pasti Kredibel Humas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung

Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan, Bahas Implementasi Layanan Jaminan FidusiaPangkal Pinang – Kanto...
10/09/2026

Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan, Bahas Implementasi Layanan Jaminan Fidusia

Pangkal Pinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung secara hybrid, Kamis (10/9/2026). Kegiatan mengangkat tema “Analisis Implementasi Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan dan Penghapusan Jaminan Fidusia”.

Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, diwakili Plh. Kepala Kantor Wilayah sekaligus Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rahmat Feri Pontoh, bersama jajaran Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum mengikuti kegiatan secara daring. Kegiatan juga diikuti jajaran Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, serta jajaran Kementerian Hukum se-Indonesia.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum. Dalam arahannya ditegaskan pentingnya menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis data serta kebutuhan masyarakat. Hasil diskusi diharapkan menjadi masukan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi Jaminan Fidusia.

Analis Kebijakan Ahli Madya, Yogi Tracka, membahas efektivitas AHU Fidusia Online dalam mewujudkan pelayanan yang efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Sejumlah kendala yang ditemukan antara lain masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai pendaftaran dan penghapusan atau roya Jaminan Fidusia, kendala teknis aplikasi, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dan evaluasi.

Akademisi Universitas Lampung, Selvia Oktaviana, menjelaskan perkembangan Jaminan Fidusia dari konsep kepercayaan menuju kepastian hukum. Sementara itu, Analis Hukum Ahli Pertama Ditjen AHU, Risbina, memaparkan dasar hukum, subjek dan objek, serta prosedur layanan Jaminan Fidusia mulai dari pendaftaran, perubahan, perbaikan hingga penghapusan melalui AHU Online.

Plh. Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh, menyampaikan bahwa Diskusi Strategi Kebijakan menjadi sarana penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dalam implementasi regulasi. Hasil kajian dan masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif bagi peningkatan pelayanan Jaminan Fidusia.

“Evaluasi terhadap implementasi kebijakan diperlukan agar regulasi tidak hanya baik secara normatif, tetapi juga efektif ketika diterapkan. Masukan dari daerah menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan langkah perbaikan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Rahmat.

Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung penguatan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan Jaminan Fidusia. Menurutnya, transformasi pelayanan berbasis digital perlu diiringi dengan penguatan sistem, peningkatan pemahaman masyarakat, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan Kantor Wilayah.

“Pelayanan Jaminan Fidusia harus terus diperkuat agar semakin mudah, cepat, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha,” ujar Johan.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi layanan Jaminan Fidusia.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung
🌐 babel.kemenkum.go.id
📞 0811-717-469 (WA)
Kanwil Kemenkum Babel



Kanwil Babel Pasti Kredibel

Kanwil Kemenkum Babel Sosialisasikan Posbankum di Universitas PERTIBA, Dorong Mahasiswa Berperan sebagai ParalegalPangka...
10/09/2026

Kanwil Kemenkum Babel Sosialisasikan Posbankum di Universitas PERTIBA, Dorong Mahasiswa Berperan sebagai Paralegal

Pangkal Pinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Universitas PERTIBA, Kamis (10/9/2026). Kegiatan dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil Kemenkum Babel dan Universitas PERTIBA tentang optimalisasi pelayanan hukum dan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, diwakili Plh. Kepala Kantor Wilayah sekaligus Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh. Kegiatan turut dihadiri jajaran Kanwil Kemenkum Babel, Dekan Fakultas Hukum Universitas PERTIBA Syafri Hariansah, Wakil Dekan Eko Riyadi, dosen, staf, serta mahasiswa.

Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum membuka ruang keterlibatan mahasiswa Fakultas Hukum dalam mendukung penyelenggaraan bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Mahasiswa memiliki potensi besar untuk ikut berkontribusi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Ke depan, mahasiswa dapat mengikuti pelatihan dan pembekalan untuk menjadi paralegal sehingga ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi dapat diaktualisasikan secara langsung dalam membantu masyarakat,” ujar Rahmat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dan mahasiswa menjadi bagian penting dalam penguatan Posbankum Desa/Kelurahan.

“Kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi salah satu strategi untuk memperluas jangkauan layanan hukum. Kami berharap mahasiswa dapat menjadi bagian dari penguatan Posbankum dan berkontribusi sebagai paralegal yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kepedulian terhadap kebutuhan hukum masyarakat,” ujar Johan.

Selanjutnya, Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Babel, Sudihastuti, menyampaikan materi bertema “Peran Strategis Mahasiswa Menjembatani Keadilan melalui Posbankum Desa dan Kelurahan.” Materi membahas fungsi dan mekanisme Posbankum, mulai dari informasi dan konsultasi hukum, penyelesaian secara nonlitigasi, hingga peran paralegal dalam membantu masyarakat memperoleh akses keadilan.

Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif antara narasumber dan peserta. Melalui kolaborasi Kanwil Kemenkum Babel dan Universitas PERTIBA, diharapkan keterlibatan mahasiswa dapat memperkuat layanan Posbankum Desa/Kelurahan agar semakin dekat dan bermanfaat bagi masyarakat.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung
🌐 babel.kemenkum.go.id
📞 0811-717-469 (WA)
Kanwil Kemenkum Babel



Kanwil Babel Pasti Kredibel

Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasikan Ranperkada Tambahan Penghasilan ASN Kabupaten BangkaPangkal Pinang – Kantor Wilayah...
10/09/2026

Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasikan Ranperkada Tambahan Penghasilan ASN Kabupaten Bangka

Pangkal Pinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (10/9/2026). Ranperkada yang dibahas mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, diwakili Plh. Kepala Kantor Wilayah sekaligus Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rahmat Feri Pontoh, membuka sekaligus memimpin jalannya rapat. Kegiatan turut diikuti JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Babel serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka.

Dari Pemerintah Kabupaten Bangka hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Dalyan Amrie, Inspektur Daerah Darius, serta perwakilan BKPSDM, Bagian Hukum, dan BPKAD.

Proses harmonisasi dilakukan dengan memperhatikan aspek substansi atau materi muatan serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ranperkada tersebut juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, mengapresiasi sinergi yang terus terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

“Harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kualitas yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan. Sinergi yang kuat antara Kanwil Kemenkum Babel dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas dan berintegritas,” ujar Johan.

Sementara itu, Rahmat Feri Pontoh menegaskan bahwa pembahasan Ranperkada perlu dilakukan secara cermat, baik dari sisi substansi maupun teknik penyusunannya.

“Melalui proses harmonisasi, setiap ketentuan dibahas secara komprehensif agar memiliki landasan hukum yang tepat, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta dapat diterapkan sesuai kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat,” ungkap Rahmat.

Pemerintah Kabupaten Bangka turut mengapresiasi fasilitasi yang diberikan Kanwil Kemenkum Babel. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pencermatan pasal demi pasal untuk memastikan kesesuaian substansi dan teknik penulisan Ranperkada dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel terus memperkuat perannya dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang harmonis, berkualitas, berkepastian hukum, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kanwil Kemenkum Babel
----------------------------------------
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung
🌐 babel.kemenkum.go.id
📞 0811-717-469 (WA)

Kanwil Kemenkum Babel



Kanwil Babel Pasti Kredibel

Webinar KUHAP 2026, Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Kesiapan Hadapi Paradigma Baru Hukum PidanaPangkal Pinang – Kantor Wil...
10/09/2026

Webinar KUHAP 2026, Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Kesiapan Hadapi Paradigma Baru Hukum Pidana

Pangkal Pinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti secara virtual Pembukaan Webinar KUHAP 2026 melalui Zoom Meeting, Kamis (10/9/2026). Kegiatan ini menjadi sarana penguatan pemahaman jajaran Kementerian Hukum terhadap perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.

Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, diwakili Plh. Kepala Kantor Wilayah sekaligus Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rahmat Feri Pontoh. Turut mengikuti Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta JFT ASDMA.

Webinar diikuti Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum Wisnu Nugroho Dewanto, Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Dr. Prim Haryadi, Wakil Jaksa Agung Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, serta jajaran Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia.

Dalam pembahasan disampaikan bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 Tahun 2026 serta PERMA Nomor 3 Tahun 2026 sebagai pedoman penerapan KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Ketentuan baru tersebut antara lain mengatur penerapan asas lex favor reo, saksi mahkota, pengakuan bersalah, keadilan restoratif, pemaafan hakim, serta tata cara dan administrasi upaya hukum.

Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa pembaruan KUHP dan KUHAP harus diikuti dengan peningkatan pemahaman seluruh aparatur hukum. Menurutnya, perubahan tersebut tidak hanya menyangkut norma, tetapi juga membawa perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana.

“Pembaruan KUHP dan KUHAP menjadi momentum penting untuk menghadirkan proses hukum yang lebih berkeadilan, humanis, memberikan kepastian hukum, serta tetap menjamin perlindungan hak setiap pihak dalam proses peradilan,” ujar Johan.

Sementara itu, Kadiv P3H Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh, menekankan bahwa pembaruan hukum pidana mendorong pergeseran dari pendekatan retributif menuju keadilan substantif melalui mekanisme seperti restorative justice, pengakuan bersalah, pemaafan hakim, dan alternatif pemidanaan.

“Pemahaman yang sama di antara aparat penegak hukum sangat penting agar penerapan KUHP dan KUHAP baru berjalan konsisten serta mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rasa keadilan masyarakat,” ungkap Rahmat.

Webinar juga membahas semakin strategisnya peran Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali perkara dan perancang penuntutan dengan memanfaatkan berbagai instrumen hukum, termasuk restorative justice, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, tindakan, serta alternatif pemidanaan lainnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel terus memperkuat kapasitas jajaran dalam memahami perkembangan hukum nasional guna mendukung pelaksanaan tugas dan mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, berkepastian, serta bermanfaat bagi masyarakat.

Kanwil Kemenkum Babel
----------------------------------------
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung
🌐 babel.kemenkum.go.id
📞 0811-717-469 (WA)

Kanwil Kemenkum Babel



Kanwil Babel Pasti Kredibel

10/09/2026

Halo Seperadek !

Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah! 📑

Kanwil Kemenkum Babel laksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap ketentuan dalam Ranperda sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak saling bertentangan.

Melalui pembahasan pasal demi pasal, Ranperda disempurnakan agar dapat menjadi dasar hukum yang jelas, selaras, dan berkualitas.

——————————

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung
🌐 babel.kemenkum.go.id
📞 0811-717-469 (WA)




E-Voting Kakanwil Berlanjut, Kini Giliran Pegawai Kemenkum Banten MemilihSerang – Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali m...
10/09/2026

E-Voting Kakanwil Berlanjut, Kini Giliran Pegawai Kemenkum Banten Memilih

Serang – Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali melibatkan pegawai dalam menentukan pemimpin kantor wilayah (kanwil) di daerah. Melalui mekanisme electronic voting (e-voting), kali ini pegawai Kanwil Kemenkum Banten diberikan kesempatan memilih kepala kantor wilayah (kakanwil) yang sebelumnya telah lolos penyaringan melalui sistem manajemen talenta.

Baca Selengkapnya>>
-----------------------------
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung
🌐 babel.kemenkum.go.id
📞 0811-717-469 (WA)

Kanwil Kemenkum Babel




Kanwil Babel Pasti Kredibel

10/09/2026

Halo Seperadek !

Lindungi Karya Musik Tanpa Biaya! 🎶

Setiap karya memiliki cerita dan nilai yang perlu dijaga. Melalui perlindungan Hak Cipta, para pencipta lagu dan musisi dapat memperoleh kepastian hukum atas karya yang telah diciptakan. Kanwil Kemenkum Babel mengajak masyarakat, khususnya pelaku seni dan industri kreatif, untuk memahami pentingnya pencatatan Hak Cipta sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas.

Dengan layanan perlindungan Hak Cipta yang mudah dan tanpa biaya, saatnya para kreator memastikan karya musiknya terlindungi secara resmi. Karena karya yang dihargai dan dilindungi hari ini akan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. 💙

——————————

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung
🌐 babel.kemenkum.go.id
📞 0811-717-469 (WA)




Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut! ⚓🇮🇩Selamat memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 TNI Angkatan Laut, 10...
10/09/2026

Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut! ⚓🇮🇩

Selamat memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 TNI Angkatan Laut, 10 September 2026.

Terima kasih atas dedikasi, keberanian, dan pengabdian seluruh prajurit Jalasena dalam menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah laut Indonesia.

Semoga TNI Angkatan Laut semakin profesional, modern, tangguh, dan senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga kejayaan maritim Nusantara.
Jalesveva Jayamahe — Justru di Laut Kita Jaya! ⚓🌊🇮🇩

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung
🌐 babel.kemenkum.go.id
📞 0811-717-469 (WA)

Kanwil Kemenkum Babel



Kanwil Babel Pasti Kredibel

Kanwil Kemenkum Babel Fasilitasi Harmonisasi Lima Ranperkada Kabupaten BelitungPangkal Pinang – Kantor Wilayah Kementer...
09/09/2026

Kanwil Kemenkum Babel Fasilitasi Harmonisasi Lima Ranperkada Kabupaten Belitung

Pangkal Pinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi Rapat Harmonisasi lima Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Kabupaten Belitung secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (9/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pembentukan regulasi daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Rapat dipimpin oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Rahmat Feri Pontoh, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung. Turut hadir jajaran JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Babel bersama Pemerintah Kabupaten Belitung, di antaranya Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat, Salman Alfarisi, serta perangkat daerah terkait.

Lima Ranperkada yang dibahas meliputi perubahan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan; perubahan ketentuan penyelenggaraan cadangan pangan; tata cara pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi masyarakat; serta tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Dalam proses harmonisasi, Kanwil Kemenkum Babel bersama Pemkab Belitung melakukan telaah terhadap aspek substantif maupun aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembahasan dilakukan secara menyeluruh hingga tingkat pasal demi pasal dengan memperhatikan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap regulasi daerah memiliki kualitas yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

"Kami terus mendorong sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam membangun regulasi yang berkualitas, tidak tumpang tindih, dan memiliki kepastian hukum. Harmonisasi bukan hanya memastikan kesesuaian norma, tetapi juga memastikan regulasi yang dibentuk benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif," ujar Johan.

Sementara itu, Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Rahmat Feri Pontoh, menegaskan bahwa pembahasan lima Ranperkada tersebut dilakukan dengan memperhatikan dasar hukum dan karakteristik masing-masing materi muatan.

"Kami melakukan pembahasan secara cermat, baik dari aspek substansi maupun teknik pembentukan peraturan. Setiap ketentuan perlu dipastikan memiliki dasar hukum yang jelas, tidak bertentangan secara vertikal maupun horizontal, serta dapat diimplementasikan secara efektif sesuai kebutuhan Kabupaten Belitung," jelas Rahmat.

Dalam pembahasan, masing-masing Ranperkada juga dikaji berdasarkan regulasi sektoral yang menjadi dasar pembentukannya. Di antaranya ketentuan mengenai ketahanan pangan dan gizi, manajemen talenta ASN, nomenklatur perangkat daerah bidang kesehatan, pendanaan pendidikan, serta pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Belitung turut menyampaikan apresiasi atas fasilitasi Kanwil Kemenkum Babel dalam proses harmonisasi. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah diharapkan dapat terus diperkuat untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan memiliki integritas.

Melalui fasilitasi harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen menjalankan peran strategis dalam pembentukan regulasi daerah yang berkualitas. Upaya tersebut sekaligus mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kepastian hukum bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KANWIL KEMENKUM BABEL
----------------------------------------
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung
🌐 babel.kemenkum.go.id
📞 0811-717-469 (WA)
Kanwil Kemenkum Babel



Kanwil Babel Pasti Kredibel

Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan tentang Evaluasi Standar Layanan Bantuan Hukum Pangkal Pinang – K...
09/09/2026

Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan tentang Evaluasi Standar Layanan Bantuan Hukum

Pangkal Pinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi secara hybrid, Rabu (9/9/2026). Kegiatan mengangkat tema “Analisis Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum” dan menjadi forum untuk memperkuat pemahaman serta menghimpun masukan terhadap implementasi kebijakan di bidang bantuan hukum.

Kanwil Kemenkum Babel diikuti oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah, Rahmat Feri Pontoh, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung, bersama jajaran Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum. Kegiatan turut diikuti Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, pimpinan tinggi pratama, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia, serta para pemangku kepentingan terkait.

Diskusi menghadirkan Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Konstantinus Kristomo, S.S., M.H., Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jambi, Dr. Rita Anggraini, S.H., M.H., serta Analis Hukum Madya Kanwil Kemenkum Jambi, Anhar Siregar, S.H., M.H. Para narasumber membahas implementasi standar layanan bantuan hukum dari perspektif pemerintah, pemberi bantuan hukum, serta hasil evaluasi kebijakan di daerah.

Dalam paparannya, Anhar Siregar menyampaikan hasil evaluasi dampak kebijakan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021. Implementasi kebijakan di Provinsi Jambi dinilai telah menunjukkan capaian yang baik, namun masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain optimalisasi regulasi, koordinasi, dan sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan layanan bantuan hukum.

Sementara itu, materi mengenai Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum) menekankan pentingnya standar sebagai acuan untuk menjamin kualitas layanan, meningkatkan Indeks Kinerja Pemberi Bantuan Hukum (IKP), sekaligus memperkuat akses keadilan bagi masyarakat. Dari perspektif organisasi bantuan hukum, peningkatan kualitas layanan juga perlu didukung koordinasi yang kuat serta peningkatan kapasitas para pelaksana bantuan hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa penguatan standar layanan bantuan hukum perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat memperoleh layanan yang mudah, berkualitas, dan berkeadilan.

"Kanwil Kemenkum Babel mendukung setiap upaya penguatan standar layanan bantuan hukum. Evaluasi kebijakan menjadi penting untuk memastikan layanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi dasar bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas layanan dan memperluas akses keadilan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung," ujar Johan.

Lebih lanjut, Johan menekankan bahwa sinergi antara Kantor Wilayah, Pemberi Bantuan Hukum, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan bantuan hukum dapat diimplementasikan secara optimal.

"Kami akan terus memperkuat koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan bantuan hukum di daerah. Setiap masukan dari hasil evaluasi harus dapat diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang konkret, sehingga keberadaan bantuan hukum benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," lanjutnya.

Sementara itu, Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Rahmat Feri Pontoh, menyampaikan bahwa keikutsertaan Kanwil Kemenkum Babel dalam DSK menjadi kesempatan untuk memperoleh perspektif dan praktik dari wilayah lain sekaligus memperkaya bahan evaluasi kebijakan di daerah.

"Diskusi ini memberikan ruang bagi kami untuk melihat pelaksanaan standar layanan bantuan hukum secara lebih komprehensif. Hasil evaluasi dan berbagai masukan yang disampaikan menjadi bahan penting bagi Kanwil Kemenkum Babel dalam memperkuat pembinaan, monitoring, dan evaluasi layanan bantuan hukum di wilayah," jelas Rahmat.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab secara interaktif. Berbagai pandangan, pertanyaan, dan masukan yang disampaikan peserta menjadi bagian dari proses pengayaan analisis evaluasi kebijakan, yang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih implementatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui partisipasi dalam Diskusi Strategi Kebijakan ini, Kanwil Kemenkum Babel terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung penguatan kebijakan hukum berbasis data dan bukti. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan bantuan hukum sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

KANWIL KEMENKUM BABEL
----------------------------------------
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung
🌐 babel.kemenkum.go.id
📞 0811-717-469 (WA)
Kanwil Kemenkum Babel



Kanwil Babel Pasti Kredibel

Address

Jalan Pulau Bangka
Air Itam

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00
Saturday 08:00 - 16:00
Sunday 08:00 - 16:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kanwil Kemenkum Babel posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category