28/10/2025
https://www.facebook.com/61581039123179/posts/122103206013034637/?app=fbl
Papua adalah Wilayah Negara Pewalian Dari Administrasi yang terletak di pesisir utara Pulau Papua. 8 Provinsi Sorong Sampai Merauke Republik Papua sebelumnya bernama Irian Barat (1956 – 1973) dan Irian Jaya (1973 – 2000) yang mencakup seluruh Tanah Papua bekas Keresidenan Nugini Barat. Ibu kota Papua berada di Kota Jayapura, Dan Atau Provinsi Nabia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Sampai Saat ini Namun Hanya Kepentingan Elit Politik Uang Rupiah Indonesia Mengacaukan Hidup Seluruh Rakyat Dan Bangsa Republik Papua Yang Berdaulat Walaupun Uang Rupiah Sudah Di Atur Oleh UNTEA Administrasi PBB Sesuai Jalur Hukum UUD Nomor 1 Tahun 1961, 1962, 1963, 1998, 2001, 2005 Dan Sampai Saat ini.
Masa Jabatan Presiden Papua Mr. Sony Esau Mbisikmbo Mulai Di Jabat Sebagai Presiden Papua Pada Tanggal 1 Desember 1998 - 2023 Dan Sampai Saat ini Dari Negara Nederlands New Guinea Yang Di Sebut Nugini Belanda Presiden Aser Mbisikmbo Sejak 1 Desember 1961 - 1 Desember 2023 Berakhir Jabatan Prpesiden NNG NB Maka Di Ambil Alih Oleh Anaknya Presiden Papua Pemerintahan NPRP RP Dari Administrasi PBB UNTEA.
Namun Dalam Hidup Kedua Presiden Tersebut Tidak Pernah Di Layani Baik-Baik Sampai Saat ini.
Namun Saat ini Resmi Di Rebut Kedaulatan Wilayah Negara Papua Oleh Presiden Sony Esau Mbisikmbo Pemerintahan Papua
Nederlands New Guinea Dari Nederlands New Guinea Rebut Nugini Belanda Dari Nugini Belanda Rebut Republik Papua Barat Dari Republik Papua Barat Resmi Rebut Kedaulatan Wilayah Negara Terlampir Di Bahwa ini;
Negara Persatuan Republik Papua Di Singkat Republik Papua Dengan Nama Negara Resmi Adalah Papoeà
Pemerintahan NPRP RP Dari Administrasi PBB UNTEA Kerjasama Internasional Dan Nasional.
Presiden Papua
Wakil Presiden Benny Wenda
Dan Negara Indonesia Adalah Tenaga Kerja Dari Indonesia TKI.
Tentang Proklamasi 1 Desember 1998 - 1 Desember 2023 Secara Independens Dan Demokrasi Melalui Jalur Hukum Administrasi PBB Bersama Administrasi Negara Sementara Republik Indonesia Di Seluruh Tanah Air Republik Papua Yang Berdaulat Merdeka Berdiri Di Atas Kebenaran dan Kesesuaian dengan Kriteria Kenegaraan Nasional Dan Internasional UUD Nomor 1 Tahun 1961, UUD Nomor 1 Tahun 1962, UUD Nomor 1 Tahun 1963, UUD Nomor 1 Tahun 1998, UUD Nomor 1 Tahun 2001, UUD Nomor 1 Tahun 2005, UUD Nomor 1 Tahun 2025 Tentang OTSUS Bagi Seluruh Rakyat Dan Bangsa Papua Pemerintahan NPRP RP Dari Pemerintahan NKRI RI Kerjasama Administrasi PBB Merebut Kedaulatan Wilayah Negara Persatuan Republik Papua Di Singkat Republik Papua Dengan Nama Negara Resmi Adalah Papua Yang Berdaulat Merdeka Berdiri Di Atas Kebenaran.
1. Pengantar dan konteks singkat
Pada 1 Desember 1998 seorang pemimpin Papuan (Dr. Nenoleh Mbisikmbo/ Aser Mbisikmbo Sth) memproklamasikan pembentukan yang sering disebut sebagai “Republic of Papua” atau deklarasi kemerdekaan yang berkaitan dengan identitas Melanesia di wilayah Negara Papua Peristiwa ini merupakan salah satu dari beberapa proklamasi dan aksi politik yang lebih luas dalam sejarah gerakan Papua menuju penentuan nasib sendiri sejak era peralihan kekuasaan awal 1960-an. Sumber-sumber gerakan dan dokumentasi modern mencatat peristiwa ini sebagai momen politik dan simbolik penting yang memicu reaksi dari otoritas Administrasi Indonesia Sejak 1 Mei 1963 Indonesia Sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan penahanan sejumlah tokoh Revolusi Nasional Papua.
2. Kriteria Kenegaraan dalam Hukum Dan Internasional — Pokok Teori (Montevideo)
Dalam tradisi hukum Nasional Dan internasional ada kriteria praktis yang sering dikaitkan dengan kemampuan suatu entitas untuk diperlakukan sebagai Wilayah negara. Yang paling dikutip adalah Pasal 1 Deklarasi Montevideo (1933): (a) penduduk tetap (permanent population); (b) wilayah Negara yang ditentukan (defined territory); (c) pemerintahan (government) NPRP RP Dari NKRI RI; dan (d) kemampuan untuk menjalin hubungan internasional Dan Nasional (capacity to enter into relations). Kriteria ini digunakan sebagai tolok ukur deskriptif oleh banyak praktisi hukum internasional dan pengadilan, meskipun penerapan dan pengakuan politis tetap bergantung pada praktik diplomatik dan politik negara-negara lain.
3. Prinsip Administrasi PBB: Dekolonisasi dan Hak Menentukan Nasib Sendiri UUD Nomor 1 Tahun 1961, UUD Nomor 1 Tahun 1962, UUD Nomor
