13/05/2026
Dalam rangka memperkuat pemahaman dan sinergi terkait pelaksanaan lelang eksekusi pidana pasca pemberlakukan KUHP dan KUHAP baru, Direktorat Lelang menyelenggarakan Focus Group Discussion bertajuk:
“Implikasi Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru terhadap Pelaksanaan Lelang dalam Penegakan Hukum Pidana”,
FGD dilaksanakan secara hybrid bertempat di Aula Kalingga Lantai 4 Kanwil DJKN Jatim, GKN II Surabaya, dan dihadiri oleh pejabat/pegawai Kanwil DJKN dan KPKNL dari seluruh Indonesia serta pengguna layanan di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur dari unsur Kementerian Hukum, Polres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Pejabat Lelang Kelas I.
Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Jawa Timur, Andi Soegiri, mewakili Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur menyampaikan sambutannya mengawali rangkaian FGD, dengan menekankan pentingnya FGD ini sebagai wadah untuk menyamakan persepsi, mempertemukan perspektif antar lembaga, sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan harmonisasi kebijakan maupun penyempurnaan prosedur.
Opening speech disampaikan oleh Syukriah HG selaku Direktur Lelang DJKN. Syukriah menyampaikan bahwa FGD ini sangat penting karena mempertemukan regulator, aparat penegak hukum, akademisi, dan pelaksana teknis dalam FGD merupakan bagian dari proses membangun keselarasan regulasi, prosedur, dan tata kerja antar instansi sehingga mampu bekerja bersama dalam rezim hukum pidana yang baru. Diharapkan FGD dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif, sehingga mampu menjadi masukan berharga bagi penyempurnaan kebijakan maupun pedoman teknis pelaksanaan lelang eksekusi ke depan.
Secara garis besar, FGD membahas implikasi pengaturan KUHP dan KUHAP baru terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dalam proses penegakan hukum pidana, termasuk tantangan implementasi, kepastian hukum, serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam mendukung tata kelola lelang yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Bertindak selaku narasumber adalah Maradona, SH, LLM, Ph.D, Akademisi Universitas Airlangga, Arin Karniasari, SH., MH., Jaksa Ahli Madya, Badan Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung RI, Daniel Agus Dinar, S.H., LLM., Analis Hukum Kementerian Hukum RI, dan Erwin Ari Nur Wahyudian, Jaksa Penuntut Umum KPK.
