30/12/2025
๐ฃ๐ฒ๐ฟ๐๐๐บ๐ฏ๐๐ต๐ฎ๐ป ๐๐ธ๐ผ๐ป๐ผ๐บ๐ถ ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐ข๐ฝ๐๐ถ๐บ๐ฎ๐น๐ถ๐๐ฎ๐๐ถ ๐ฃ๐๐ ๐๐ฎ๐ฏ๐๐ฝ๐ฎ๐๐ฒ๐ป ๐๐ฒ๐ฝ๐๐น๐ฎ๐๐ฎ๐ป ๐ง๐ฎ๐ป๐ถ๐บ๐ฏ๐ฎ๐ฟ
Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah salah satu wilayah kepulauan di Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik serta potensi ekonomi yang khas. Berada di kawasan terluar Indonesia, wilayah ini ditopang oleh sektor kelautan dan perikanan, jasa transportasi, serta perdagangan jasa yang berperan penting dalam perekonomian daerah. Berbagai produk hasil laut seperti rumput laut, ikan kering, udang kering, lola, dan teripang menjadi komoditas unggulan yang memiliki nilai ekspor. Selain itu, pada sektor perkebunan, tanaman kelapa dimanfaatkan masyarakat untuk menghasilkan kopra dan sopi sebagai produk olahan tradisional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp3,618 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 4,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kontributor terbesar terhadap PDRB berasal dari belanja pemerintah dengan proporsi 31,62 persen, disusul sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 19,77 persen serta sektor konstruksi sebesar 15,93 persen. Sementara itu, sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh 7,47 persen, diikuti oleh sektor pendidikan sebesar 7,18 persen serta transportasi dan pergudangan sebesar 6,89 persen.
Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen utama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan BUMD, serta pendapatan sah lainnya. PAD menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri. Namun demikian, kondisi fiskal Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjukkan bahwa kontribusi PAD masih relatif rendah. Pada RAPBD Tahun 2025, PAD diproyeksikan hanya menyumbang sekitar 4,05 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan sebagian besar pendapatan masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat yang mencapai 95,37 persen. Hal ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih terbatas.
Guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor-sektor yang berpotensi langsung meningkatkan PAD. Sektor jasa, perdagangan, dan transportasi, misalnya, dapat memperluas basis pajak daerah melalui pajak hotel, restoran, retribusi jasa, serta sumber PAD lainnya. Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, transaksi usaha, mobilitas masyarakat, dan konsumsi jasa juga akan bertambah, yang pada akhirnya berpeluang meningkatkan penerimaan PAD. Kondisi ini harus diiringi dengan penerapan kebijakan pajak dan retribusi yang efektif serta berkeadilan.
Namun, kecilnya kontribusi PAD terhadap total APBD menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan pendapatan daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang mengurangi dorongan untuk mengoptimalkan PAD, struktur ekonomi daerah yang masih sederhana sehingga basis penerimaan belum luas, serta keterbatasan kapasitas administrasi dan kebijakan perpajakan yang belum optimal.
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat PAD, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar perlu menerapkan sejumlah strategi, antara lain:
๐๐๐ฃ๐๐ช๐๐ฉ๐๐ฃ ๐จ๐๐ ๐ฉ๐ค๐ง ๐๐ฃ๐๐ค๐ง๐ข๐๐ก ๐๐๐ฃ ๐๐๐๐
Sektor informal dan UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian, namun kontribusinya bagi penerimaan daerah masih terbatas. Pemerintah perlu memberikan dukungan agar pelaku usaha dapat berkembang menuju sektor formal sehingga basis pajak menjadi lebih luas dan potensi penerimaan dapat dimanfaatkan secara optimal.
๐๐ฅ๐ฉ๐๐ข๐๐ก๐๐จ๐๐จ๐ ๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐ฃ ๐ฅ๐๐๐๐ ๐๐๐ฃ ๐ง๐๐ฉ๐ง๐๐๐ช๐จ๐ ๐๐๐๐ง๐๐
Pemerintah daerah perlu meninjau ulang kebijakan yang terlalu membebani pelaku ekonomi agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan yang belum berjalan efektif perlu dilakukan untuk menggali potensi penerimaan yang belum tergarap.
๐๐๐ฃ๐๐ฃ๐๐ ๐๐ฉ๐๐ฃ ๐ ๐ช๐๐ก๐๐ฉ๐๐จ ๐๐๐ข๐๐ฃ๐๐จ๐ฉ๐ง๐๐จ๐ ๐๐๐ฃ ๐๐๐ช๐ ๐๐จ๐ ๐ฅ๐๐ง๐ฅ๐๐๐๐ ๐๐ฃ
Penguatan kapasitas administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan, modernisasi sistem, serta peningkatan kompetensi aparatur sangat diperlukan. Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga perlu ditingkatkan guna menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
๐๐๐ฃ๐๐ฃ๐๐ ๐๐ฉ๐๐ฃ ๐ฉ๐ง๐๐ฃ๐จ๐ฅ๐๐ง๐๐ฃ๐จ๐ ๐ฅ๐๐ฃ๐๐๐ก๐ค๐ก๐๐๐ฃ ๐ฝ๐๐๐ฟ
BUMD sebagai entitas usaha milik daerah harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi mengenai kinerja dan keuangan akan memudahkan evaluasi serta perbaikan, sehingga BUMD dapat beroperasi secara sehat dan memberikan kontribusi optimal terhadap PAD.
๐๐๐ฃ๐๐ช๐๐ฉ๐๐ฃ ๐ ๐ค๐ก๐๐๐ค๐ง๐๐จ๐ ๐๐ฃ๐ฉ๐๐ง๐ ๐จ๐๐ ๐ฉ๐ค๐ง ๐ฅ๐ช๐๐ก๐๐ ๐๐๐ฃ ๐จ๐ฌ๐๐จ๐ฉ๐
Keterbatasan kapasitas fiskal daerah menuntut adanya kerja sama dengan sektor swasta. Kolaborasi ini penting dalam pembangunan infrastruktur serta penciptaan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan, khususnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjukkan arah yang positif. Namun, dampaknya terhadap peningkatan PAD masih belum signifikan karena APBD masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dengan penerapan strategi dan kebijakan yang tepat, diharapkan pertumbuhan ekonomi ke depan dapat semakin berkualitas dan berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan PAD.
Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul " Pertumbuhan Ekonomi dan Optimalisasi PAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar", Klik untuk baca:
https://www.kompasiana.com/19_khoirulamal7904/6953181ac925c448f67dda44/pertumbuhan-ekonomi-dan-optimalisasi-pad-kabupaten-kepulauan-tanimbar
Kreator: Khoirul Amal