Blppmhpk Mataram

01/06/2026

20/05/2026

Pada 18 Mei 2026, dilakukan penyerahan sampel dari ruang produksi untuk keperluan pengujian mikrobiologi dan organoleptik guna menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan. Proses berjalan lancar sesuai prosedur yang berlaku.

20/05/2026

Pada 19 Mei 2026, dilaksanakan pembinaan, pengawasan sistem mutu, dan pengambilan sampel air ruang produksi untuk uji mikrobiologi di UD Salman Seafood dan UD Semangat Baru, Desa Puyahan, dalam rangka pemenuhan persyaratan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Penerapan sistem mutu secara umum sudah cukup baik, namun masih ada hal yang perlu disempurnakan dan telah disampaikan arahan perbaikan. Kedua usaha berkomitmen melakukan perbaikan, sampel telah dikirim ke laboratorium, dan kegiatan berjalan lancar.

20/05/2026

Pada 18 Mei 2026, dilakukan pemantauan kesegaran ikan di Pasar ACC Ampenan dan Pasar Kebonroek. Bahan baku berasal dari tangkapan nelayan sekitar, dengan penanganan masih tradisional menggunakan bak terbuka, dan es baru dipasang saat di pasar. Ikan umumnya segar, namun cara penanganan berisiko menurunkan mutu serta kebersihan kurang optimal. Telah diberikan arahan penggunaan es lebih dini, penanganan tepat, dan menjaga kebersihan. Disarankan pembinaan teknik agar mutu terjaga sejak awal tangkapan.

09/05/2026

Menguatkan BLPPMHPK Menuju Laboratorium yang Lebih Siap, Kuat, dan Berdaya Saing

Pada hari Jumat, 8 Mei 2026, kami melaksanakan audiensi dan koordinasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan/BBPOM Mataram. Pertemuan ini dilaksanakan secara daring, namun suasananya tetap terasa hangat, terbuka, dan penuh semangat kolaborasi.

Hadir langsung dalam pertemuan tersebut Kepala BBPOM Mataram, Bapak Yogi, bersama jajaran. Pertemuan ini menjadi ruang penting untuk melanjutkan hubungan baik yang sebenarnya sudah terbangun sejak tahun 2025 antara BBPOM Mataram dan BLPPMHPK.

Hubungan antara kedua lembaga ini bukan sekadar sebatas koordinasi formal. Sejak tahun sebelumnya, BBPOM Mataram melalui Tim ICONIC dengan inovasi PISAU telah banyak memberikan dukungan kepada BLPPMHPK. Dukungan itu terasa sangat nyata, terutama dalam bentuk pembinaan, pendampingan teknis, dan transfer pengetahuan kepada jajaran BLPPMHPK.

Pendampingan tersebut menyentuh bagian yang sangat penting bagi sebuah laboratorium, yaitu penguatan pemahaman terhadap ISO 17025:2017. Bagi BLPPMHPK, hal ini menjadi bekal penting karena standar tersebut merupakan fondasi dalam membangun laboratorium yang kompeten, tertib secara sistem mutu, dan mampu menghasilkan data pengujian yang dapat dipercaya.

Tim BBPOM Mataram juga telah mendampingi BLPPMHPK dalam pengenalan teknis pengujian di laboratorium, termasuk penggunaan alat seperti ELISA dan HPLC. Pendampingan ini tentu sangat berarti bagi Kasi Pengujian, para analis, dan seluruh jajaran BLPPMHPK, karena peningkatan kapasitas laboratorium tidak hanya membutuhkan sarana, tetapi juga membutuhkan SDM yang terus belajar dan berkembang.

Dalam sambutannya, Kepala BBPOM Mataram, Bapak Yogi, menyampaikan dukungan terhadap BLPPMHPK yang saat ini sedang berada dalam proses reakreditasi. Beliau menyampaikan kesediaan BBPOM Mataram untuk terus mendampingi dan membina BLPPMHPK, baik dari sisi teknis pengujian maupun penguatan kelembagaan.

Dukungan tersebut menjadi energi positif bagi BLPPMHPK. Reakreditasi bukan hanya soal memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga menjadi proses untuk memastikan bahwa laboratorium benar-benar siap memberikan layanan yang kredibel, profesional, dan sesuai standar.

Dalam diskusi tersebut, muncul juga satu poin penting yang cukup strategis. BBPOM Mataram menyampaikan bahwa beban pengujian yang mereka hadapi setiap tahun cukup besar, dengan jumlah sampel yang terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan pengujian di daerah semakin tinggi, sementara kapasitas lembaga pengujian juga perlu diperkuat.

Di sinilah BLPPMHPK memiliki peluang besar untuk mengambil peran yang lebih luas. Sebagai laboratorium pengujian produk hasil perikanan, BLPPMHPK dapat menjadi bagian penting dalam mendukung kebutuhan pengujian, khususnya untuk sektor kelautan dan perikanan di Provinsi NTB.

Peluang ini tentu tidak datang begitu saja. BLPPMHPK perlu terus meningkatkan kemampuan analis, memperkuat sistem manajemen mutu, mengembangkan parameter pengujian, dan memastikan layanan laboratorium dapat menjawab kebutuhan pelaku usaha maupun kebutuhan pengawasan pemerintah daerah.

Dalam kondisi efisiensi saat ini, penguatan BLPPMHPK justru menjadi semakin relevan. Efisiensi tidak harus dimaknai sebagai keterbatasan, tetapi dapat dilihat sebagai momentum untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan aset dan kapasitas yang sudah dimiliki daerah.

Apabila BLPPMHPK mampu memperluas layanan pengujian dengan tetap menjaga mutu dan akurasi hasil, maka laboratorium ini tidak hanya berperan sebagai pendukung teknis pengawasan, tetapi juga dapat menjadi salah satu unit yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Pertemuan dengan BBPOM Mataram ini memberikan pesan yang kuat bahwa BLPPMHPK tidak berjalan sendiri. Ada mitra strategis yang siap mendampingi, berbagi pengalaman, dan membantu memperkuat kapasitas kelembagaan. Kolaborasi seperti ini menjadi sangat penting, terutama dalam perjalanan BLPPMHPK menuju laboratorium yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih dipercaya.

Pada akhirnya, audiensi ini bukan hanya membahas reakreditasi, ISO, alat laboratorium, atau parameter uji. Lebih dari itu, pertemuan ini membahas masa depan BLPPMHPK sebagai laboratorium pengujian hasil perikanan yang mampu memberikan pelayanan lebih baik, mendukung pengawasan mutu, membantu pelaku usaha, dan memberi nilai tambah bagi daerah.

Ke depan, sinergi antara BBPOM Mataram dan BLPPMHPK diharapkan terus terjaga. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, peningkatan kompetensi analis, dan pengembangan layanan pengujian, BLPPMHPK memiliki peluang besar untuk naik kelas menjadi laboratorium daerah yang kredibel, produktif, dan berdaya saing.

09/05/2026

Menguatkan Mutu, Keamanan, dan Ketelusuran Produk Perikanan NTB

Pada hari Kamis, 7 Mei 2026, kami berkesempatan melakukan kunjungan dan koordinasi ke Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan/BKHIT Lembar. Kunjungan ini diterima langsung oleh Ibu Ina Sulistyana, selaku Kepala BKHIT Lembar, bersama jajaran.

Pertemuan berlangsung dalam suasana yang hangat dan terbuka. Sejak awal, diskusi mengalir dengan semangat yang sama, yaitu bagaimana memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan di Provinsi NTB agar semakin tertib, aman, bermutu, dan memiliki sistem ketelusuran yang lebih baik.

Kunjungan ini tidak hanya menjadi agenda silaturahmi kelembagaan, tetapi juga menjadi ruang penting untuk menyampaikan arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB, khususnya setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTB. Dalam kesempatan tersebut, kami juga menyampaikan substansi Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan.

Melalui Perda dan rancangan Pergub tersebut, Pemerintah Provinsi NTB ingin memastikan bahwa pelaku usaha kelautan dan perikanan tidak hanya menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Salah satu kewajiban penting yang ditekankan adalah penerapan standar mutu dan keamanan pangan hasil perikanan, termasuk kewajiban melakukan pengujian produk dan air secara berkala.

Pengujian tersebut menjadi penting karena mutu tidak cukup hanya dinyatakan dalam dokumen. Mutu harus dapat dibuktikan. Produk yang aman, air yang layak, serta proses usaha yang memenuhi standar perlu memiliki bukti pendukung atau evidence yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam diskusi bersama BKHIT Lembar, pembahasan kemudian mengarah pada peran karantina dalam proses pengiriman dan distribusi produk hasil perikanan. BKHIT Lembar memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi salah satu pintu penting dalam pengawasan lalu lintas komoditas, termasuk produk hasil perikanan yang keluar dari wilayah NTB menuju daerah lain.

Kami juga melakukan konsolidasi untuk memetakan parameter uji yang selama ini dilakukan oleh BKHIT, khususnya terhadap produk hasil perikanan. Pemetaan ini menjadi langkah awal yang penting agar ke depan peran masing-masing lembaga dapat saling melengkapi. Dengan mengetahui parameter yang dimiliki BKHIT, Pemerintah Daerah dapat melihat ruang sinergi, baik dalam pengujian, pengawasan, maupun pembinaan pelaku usaha.

Salah satu hal penting yang muncul dalam pertemuan ini adalah informasi bahwa pengiriman produk hasil perikanan saat ini belum sepenuhnya dilengkapi dengan data ketelusuran dan informasi wilayah asal produk. Padahal, dalam pengelolaan perikanan modern, informasi asal produk menjadi bagian yang sangat penting.

Produk perikanan tidak hanya perlu diketahui jenis dan volumenya, tetapi juga dari mana asalnya, siapa pelaku usahanya, dan bagaimana jalur distribusinya. Informasi seperti ini akan sangat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan, memetakan potensi produksi, serta memastikan bahwa produk yang keluar dari NTB memiliki identitas yang jelas.

Dari titik inilah pembahasan mengenai Surat Keterangan Asal Ikan/SKAI menjadi sangat relevan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB memandang bahwa SKAI dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat sistem ketelusuran produk hasil perikanan, terutama bagi produk yang dikirim keluar antarpulau.

Kepala BKHIT Lembar, Ibu Ina Sulistyana, menyampaikan dukungan terhadap rencana tersebut. Dukungan ini tentu menjadi sinyal positif bagi Pemerintah Provinsi NTB, karena penerapan SKAI akan lebih kuat apabila didukung oleh lembaga yang memiliki peran langsung dalam pengawasan lalu lintas komoditas.

Dengan adanya SKAI, setiap produk hasil perikanan yang keluar dari NTB diharapkan tidak lagi hanya membawa dokumen pengiriman, tetapi juga membawa informasi asal produk yang lebih lengkap. Hal ini akan membantu memperkuat ketertiban administrasi, meningkatkan akurasi data distribusi, dan mendukung pengawasan terhadap pelaku usaha.

Pertemuan ini memberikan satu pelajaran penting bahwa pengawasan sektor kelautan dan perikanan tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan di daerah. BKHIT Lembar memiliki peran strategis dalam pengawasan lalu lintas komoditas. Keduanya perlu bergerak bersama agar sistem yang dibangun menjadi lebih kuat.

Pada akhirnya, koordinasi dengan BKHIT Lembar bukan hanya membahas dokumen, regulasi, atau persyaratan administrasi. Lebih dari itu, pertemuan ini membahas bagaimana produk perikanan NTB dapat memiliki identitas, mutu, keamanan, dan asal-usul yang jelas.

Ke depan, hasil koordinasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperkuat penerapan SKAI, memperjelas mekanisme pertukaran data, memetakan parameter uji, serta membangun sistem pengawasan distribusi hasil perikanan yang lebih tertib dan terintegrasi.

09/05/2026

Pada hari Selasa, 5 Mei 2026, kami berkesempatan melakukan audiensi dan koordinasi dengan BPPMHKP Mataram. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat BPPMHKP Mataram, dimulai sekitar pukul 09.00 WITA dan berjalan cukup hangat hingga pukul 12.30 WITA.

Kehadiran kami diterima langsung oleh Pak Haji Farhan yang mewakili Plt. Kepala BPPMHKP Mataram, Ibu Niluh Anggra, bersama jajaran BPPMHKP Mataram. Suasana pertemuan berlangsung terbuka, komunikatif, dan penuh semangat kolaborasi. Sejak awal, pembahasan diarahkan bukan untuk mencari batas pemisah antarinstansi, tetapi justru untuk menemukan ruang kerja sama yang bisa saling menguatkan.

Pertemuan ini menjadi penting karena saat ini sektor kelautan dan perikanan sedang berada dalam fase penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Perubahan kelembagaan di tingkat pusat, termasuk hadirnya Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, membawa konsekuensi bahwa koordinasi antara pusat dan daerah harus semakin kuat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah tindak lanjut hasil Rakor Nasional Otoritas Kompeten Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahun 2024 yang sebelumnya dilaksanakan di Lampung. Dari hasil rakor tersebut, muncul pesan besar bahwa urusan mutu dan keamanan hasil perikanan bukan hanya menjadi tugas Pemerintah Pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif Pemerintah Daerah.

Dalam diskusi, kami melihat bahwa pelaksanaan sistem jaminan mutu ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah Pusat memiliki peran penting melalui BPPMHKP, sementara Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan serta UPT teknis juga memiliki ruang kontribusi yang besar. Intinya, semua pihak perlu bergerak dalam satu arah yang sama, yaitu memastikan produk perikanan aman, bermutu, dan memiliki daya saing.

Pembahasan kemudian berkembang pada posisi BPPMHKP dan BLPPMHPK. Dari diskusi yang berlangsung, terlihat bahwa kedua lembaga ini sebenarnya tidak berada dalam posisi saling bersaing. Justru sebaliknya, keduanya memiliki ruang layanan dan parameter pengujian yang berbeda. Perbedaan ini menjadi peluang untuk saling melengkapi.

Dengan kata lain, BPPMHKP dan BLPPMHPK bisa menjadi mitra yang saling mendukung. Ketika satu lembaga memiliki parameter uji tertentu, lembaga lainnya dapat mengisi ruang layanan yang berbeda. Pola seperti ini akan jauh lebih produktif dibandingkan jika masing-masing berjalan sendiri atau merasa berada dalam posisi kompetisi.

Selain soal pengujian, pembahasan juga menyentuh aspek kepatuhan pelaku usaha, terutama unit pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dalam hal ini, BPPMHKP memiliki peran sebagai otoritas penerbit sertifikat seperti SKP dan beberapa sertifikat lainnya. Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dapat mengambil peran dalam pengawasan kepatuhan pelaku usaha, baik dari sisi penerapan standar maupun administrasi perizinan.

BLPPMHPK kemudian dapat memperkuat peran tersebut melalui dukungan pengujian kualitas air dan produk, sekaligus ikut melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Dengan pembagian peran seperti ini, proses pembinaan dan pengawasan menjadi lebih jelas, lebih terarah, dan tidak tumpang tindih.

Dalam pertemuan tersebut juga ditegaskan bahwa BPPMHKP tidak hanya berkaitan dengan SKP. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, BPPMHKP juga memiliki kewenangan dalam penerbitan sejumlah sertifikat lain seperti CBIB, CPIB, SPDI, CPIB Kapal, CPOIB, CDOIB, dan HACCP. Semua sertifikat ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa proses usaha perikanan berjalan sesuai standar mutu dan keamanan pangan.

Hal menarik dari pertemuan ini adalah adanya komitmen BPPMHKP Mataram untuk terus bersinergi dengan daerah. Sebagai UPT Pusat yang berada di NTB, BPPMHKP membuka ruang kolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB maupun kabupaten/kota. Kolaborasi ini penting agar pelaku usaha tidak hanya dituntut memenuhi standar, tetapi juga difasilitasi dan dibina agar mampu memenuhi standar tersebut.

Dari seluruh pembahasan, ada beberapa poin penting yang bisa menjadi tindak lanjut. Pertama, BLPPMHPK dan BPPMHKP dapat memperkuat sinergi dalam pengujian mutu hasil perikanan. Kedua, sertifikat yang diterbitkan oleh BPPMHKP dapat menjadi bagian dari objek pengawasan Pemerintah Provinsi, terutama untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha di lapangan. Ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan hasil Rakor Nasional perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan induk di Jakarta agar langkah daerah tetap sejalan dengan kebijakan nasional.

Pertemuan ini memberi gambaran bahwa penguatan mutu hasil perikanan di NTB tidak cukup hanya dengan regulasi, laboratorium, atau sertifikat. Lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah kerja bersama. BPPMHKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, BLPPMHPK, serta pemerintah kabupaten/kota perlu berjalan dalam satu irama.

Pada akhirnya, audiensi ini bukan sekadar pertemuan koordinasi biasa. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun pola kerja yang lebih solid antara pusat dan daerah. Harapannya, sinergi ini dapat memperkuat pelayanan kepada pelaku usaha, meningkatkan kepatuhan terhadap standar mutu, serta mendorong produk kelautan dan perikanan NTB agar semakin aman, bermutu, dan berdaya saing.

08/05/2026

Zoom Meeting dipimpin oleh Kepala BBPOM Mataram, Yogi Abaso, dan Tim Laboratorium, bertujuan memperkuat sinergi dengan BLPPMHPK dalam pengembangan jejaring laboratorium dan pengawasan mutu perikanan.

Poin Penting:

- Kerja Sama: BBPOM telah mendukung BLPPMHPK melalui program IConic dan magang. BLPPMHPK berkomitmen bergabung dalam jejaring laboratorium setelah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 untuk meningkatkan PAD dan kepercayaan publik.
- Jadwal Kegiatan: Rencana uji banding Kadar Air (11 Mei), pelatihan hybrid (18 Mei), dan kegiatan magang mulai Juni 2026.
- Pengawasan: Perlu koordinasi lintas instansi (BKI, BBPOM, Pemda) dalam pengawasan pangan dari hulu ke hilir.
- Tindak Lanjut: Penyusunan MoU dan SK Jejaring Laboratorium yang akan ditetapkan Gubernur NTB, termasuk pembagian wilayah layanan BBPOM Mataram (Lombok) dan Bima (Sumbawa).

08/05/2026

Kegiatan Pembinaan Mutu di KNMP Bilelando
dipimpin oleh Bapak Saiful Ramdan (Pembina Mutu Kab. Lombok Tengah). KNMP kini dikelola Dinas KP Lombok Tengah dan mulai beroperasi menjelang PHO (Juni 2026), ditandai dengan produksi es batu dan kesiapan fasilitas cold storage (10 ton) serta ABF (1 ton).

Poin Penting:

- Regulasi: Disosialisasikan Perda NTB No. 14/2025 dan Permen KP No. 17/2019 terkait wajibnya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan pengujian kualitas air minimal 2x/tahun.
- Tindak Lanjut: Perlu penguatan branding, penerapan sistem reward & punishment, serta pengawasan ketat terhadap UPI yang belum memiliki SKP, didukung regulasi dari lintas OPD (BPOM).
- Operasional: Produksi es ±60 balok/hari dengan biaya operasional Rp1,5–2 juta. Sumber air berasal dari POM swasta PLAN dengan tarif Rp3.500/m³. Anggaran pengujian kualitas telah disediakan oleh Dinas KP.