PPID Utama Provinsi Sultra

PPID Utama Provinsi Sultra Pengelolaan Informasi publik yang terkelola secara efektif dan terintegrasi pada Satuan Organisasi PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH (PPID) UTAMA PROV. SULTRA

Kabar Baik! Gubernur Sulawesi Tenggara memastikan gaji PPPK Paruh Waktu tetap dibayarkan sebagai bentuk komitmen Pemprov...
13/06/2026

Kabar Baik!

Gubernur Sulawesi Tenggara memastikan gaji PPPK Paruh Waktu tetap dibayarkan sebagai bentuk komitmen Pemprov Sultra dalam menjamin kesejahteraan pegawai dan mendukung pelayanan publik yang optimal

Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian dan semangat bagi PPPK Paruh Waktu untuk terus menjalankan tugas dengan profesional, dedikatif, dan penuh tanggung jawab demi kemajuan daerah

12/06/2026

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka membuka Musrenbang Regional Sulawesi 2026 di Kendari

Dalam forum ini pentingnya hilirisasi dan penguatan konektivitas antarwilayah sebagai langkah strategis untuk mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan di Sulawesi

Buka RUPS, Gubernur Sultra Kuatkan Daya Saing BPR BahteramasKENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumanger...
12/06/2026

Buka RUPS, Gubernur Sultra Kuatkan Daya Saing BPR Bahteramas

KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, membuka secara resmi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 PT BPR Bahteramas (Perseroda) se-Sultra Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kamis (11/6/2026).

Dalam sambutannya selaku Pemegang Saham Pengendali, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemegang saham dan peserta yang hadir. Menurutnya, RUPS merupakan forum strategis untuk mengevaluasi kinerja PT BPR Bahteramas selama tahun buku 2025 sekaligus menyusun langkah dan rencana bisnis tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

“RUPS merupakan sarana untuk mengevaluasi kinerja BPR Bahteramas selama tahun 2025 sekaligus membahas rencana bisnis tahun 2026 sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Gubernur menjelaskan bahwa agenda RUPS kali ini juga membahas pengisian kekosongan direksi pada PT BPR Bahteramas Kabupaten Kolaka Utara, Kota Kendari, dan Kabupaten Muna, serta pengisian komisaris pada PT BPR Bahteramas Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur menekankan bahwa pelaksanaan RUPS tidak boleh hanya menjadi agenda rutin yang bersifat administratif, tetapi harus menghasilkan keputusan dan langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi PT BPR Bahteramas.

Ia menyoroti masih adanya kredit bermasalah pada sejumlah PT BPR Bahteramas yang perlu mendapat perhatian serius. Selain itu, terdapat kewajiban dividen tahun 2022 hingga 2024 yang belum disetorkan oleh beberapa PT BPR Bahteramas sehingga perlu segera dituntaskan secara optimal dan bertanggung jawab.

“Kegiatan ini harus menghasilkan penyelesaian yang nyata terhadap berbagai persoalan yang ada, terutama kredit bermasalah dan kewajiban dividen yang belum dituntaskan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melaksanakan konsolidasi dan peleburan 12 PT BPR Bahteramas menjadi satu entitas sesuai amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat permodalan, tata kelola, dan daya saing perusahaan.

“Peleburan ini merupakan langkah strategis agar BPR Bahteramas semakin kuat, sehat, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah. Targetnya dapat direalisasikan pada akhir tahun 2026 atau paling lambat April 2027,” jelasnya.

Gubernur juga mengapresiasi dukungan pemerintah kabupaten dan kota yang terus berkontribusi terhadap penguatan BPR Bahteramas, termasuk melalui penambahan penyertaan modal di sejumlah daerah. Dukungan tersebut dinilai penting dalam memperkuat kapasitas perusahaan menghadapi proses konsolidasi.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur berharap seluruh direksi dan komisaris PT BPR Bahteramas se-Sultra terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme sehingga mampu menjadi lembaga intermediasi yang sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Kegiatan tersebut dihadiri Pj. Sekda Sultra, para bupati dan wali kota se-Sultra, para kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra, Direktur Utama Bank Sultra, para direksi dan komisaris PT BPR Bahteramas se-Sultra.(Wulan/Kominfo) Foto: Jufri

11/06/2026

Tim Teknis Pemprov Sultra melakukan praktik magang tim ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka penguatan sistem merit melalui replikasi aplikasi manajemen talenta. Ke depan, Pemprov Sultra akan melakukan rekrutmen pejabat melalui aplikasi manajemen talenta

Wamendagri Buka Temu Karya Nasional di Konawe, Dorong Sinergi Pembangunan dari DesaKONAWE – Wakil Menteri Dalam Negeri (...
10/06/2026

Wamendagri Buka Temu Karya Nasional di Konawe, Dorong Sinergi Pembangunan dari Desa

KONAWE – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Akhmad Wiyagus, secara resmi membuka Temu Karya Nasional yang digelar di halaman Kantor Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (10/6/2026). Kegiatan berskala nasional tersebut dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia sebagai forum memperkuat sinergi, kolaborasi, dan pertukaran gagasan dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional.

Mengawali kegiatan, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, menyampaikan laporan sekaligus ucapan selamat datang kepada Wamendagri beserta rombongan dan seluruh peserta Temu Karya Nasional. Ia menyampaikan bahwa kehadiran para peserta menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong pembangunan desa yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.

Sekda Sultra menegaskan bahwa Temu Karya Nasional merupakan langkah strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat sinergi, serta menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional. Melalui forum tersebut diharapkan lahir berbagai gagasan, inovasi, dan rekomendasi strategis yang dapat mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wamendagri Akhmad Wiyagus menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Konawe atas dukungan dan kesiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan. Menurutnya, Temu Karya Nasional bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan forum strategis untuk mempererat hubungan antarpemangku kepentingan sekaligus mendorong lahirnya inovasi dalam pembangunan daerah.

Wamendagri juga menyoroti posisi strategis Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, khususnya di sektor pertambangan dan pertanian. Ia menilai daerah ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, terutama melalui pengembangan hilirisasi industri yang mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari dinamika geopolitik, perubahan ekonomi dunia, hingga perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Menurutnya, tantangan tersebut harus dihadapi melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Lebih lanjut, Wamendagri menjelaskan bahwa arah pembangunan bangsa saat ini mengacu pada visi Indonesia Emas 2045 yang diwujudkan melalui delapan misi pembangunan atau Asta Cita. Ia menegaskan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa karena desa merupakan fondasi utama kemajuan bangsa.

"Pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Karena itu, kepala daerah, kepala desa, dan seluruh pemangku kepentingan tidak cukup hanya memahami Asta Cita, tetapi harus mampu mengimplementasikannya sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,"ujarnya

Usai menyampaikan sambutan, Wamendagri secara resmi membuka Temu Karya Nasional dengan melakukan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya seluruh rangkaian kegiatan. Prosesi tersebut disaksikan para peserta dan tamu undangan yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Bupati Konawe, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan IPDN, para kepala daerah atau perwakilannya, Forkopimda Provinsi Sultra dan Kabupaten Konawe, serta pimpinan OPD tingkat provinsi dan kabupaten.(Wulan/Kominfo) Foto: Jufri






Pj. Sekda Sultra Buka Lokakarya Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Wilayah I, III, dan IVKENDARI – Penjabat (Pj....
10/06/2026

Pj. Sekda Sultra Buka Lokakarya Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Wilayah I, III, dan IV

KENDARI – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si., membuka Lokakarya Satuan Tugas (Satgas) Daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Wilayah I, III, dan IV yang berlangsung di Gedung Serbaguna Aula Bahteramas, Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kendari, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa guna memperkuat koordinasi lintas daerah dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Mewakili Gubernur Sultra, Pj. Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai wilayah di Indonesia. Menurutnya, kehadiran para peserta menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung agenda strategis nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, lokakarya ini menjadi wadah penting untuk memperkuat pemahaman, menyamakan persepsi, serta membangun kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung implementasi program di daerah.

“Lokakarya ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman, menyamakan persepsi, serta membangun sinergi antarpihak dalam mendukung percepatan pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

Pj. Sekda berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan berbagai rekomendasi dan langkah strategis yang bermanfaat bagi pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia, khususnya pada wilayah I, III, dan IV, sehingga mampu memperkuat perekonomian masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah membantu menyiapkan dan memfasilitasi penyelenggaraan lokakarya ini. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan atensi langsung dari pusat.

“Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan perintah Bapak Presiden tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia,”ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembentukan Satgas merupakan instrumen kelembagaan yang dirancang untuk mengoptimalkan fungsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di tingkat akar rumput melalui rantai distribusi yang lebih pendek. Melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah membentuk Satgas Nasional, Satgas Provinsi, Satgas Kabupaten/Kota, hingga Satgas Kecamatan sebagai bagian dari ekosistem percepatan pembentukan dan pengembangan koperasi di seluruh Indonesia.

"Satgas bertugas melakukan percepatan dan pengawalan agar berbagai kendala yang dihadapi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat diantisipasi sedini mungkin. Kami berharap pada Agustus mendatang sekitar 20.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk dan siap dioperasionalkan,” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Sultra, Forkopimda Sultra, para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian/Lembaga, Anggota Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Wilayah I, III, dan IV, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait di lingkup Pemprov Sultra.(Wulan/Kominfo) Foto: Jufri






Wujudkan Ekosistem Digital Daerah dan Kapasitas ASN, Kominfo se-Sultra Perkuat KolaborasiKENDARI – Pemerintah Provinsi S...
10/06/2026

Wujudkan Ekosistem Digital Daerah dan Kapasitas ASN, Kominfo se-Sultra Perkuat Kolaborasi

KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) se-Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang mengusung tema Membangun Sinergi Bersama Mewujudkan Ekosistem Digital Daerah di Kendari, Selasa (9/6/2026). Rakor tersebut dimaksudkan untuk mengonsolidasikan percepatan pemerataan akses digital di Sultra.

Saat memberi sambutan, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Rony Yakob mengungkapkan, pembangunan ekosistem digital daerah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, ketersediaan infrastruktur dan akses digital saat ini bukan lagi sekadar kebutuhan pelengkap, melainkan telah menjadi kebutuhan dasar dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karena itu, diperlukan pembangunan ekosistem digital yang terintegrasi mulai dari infrastruktur, layanan, hingga sumber daya manusia,” kata Rony Yakob.

Rony Yakob menjelaskan, pemerintah terus mendorong berbagai program strategis untuk mempercepat transformasi digital di Sulawesi Tenggara. Program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur digital, pemetaan wilayah blankspot, penyediaan internet di ruang publik dan sekolah, pengukuran indeks digital daerah, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Rony Yakob menilai kesenjangan akses digital antarwilayah masih menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara telekomunikasi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar layanan digital dapat menjangkau masyarakat secara merata.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sultra Andi Syahrir mengatakan, pihaknya saat ini tengah merancang sejumlah program prioritas, di antaranya penyediaan Wifi Publik di 17 kabupaten/kota, pendataan 94 sekolah yang akan diusulkan dalam program internet sekolah, serta pengukuran indeks kompetensi digital ASN, dan pelatihan teknis digital bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan SDM Komdigi Makassar.

Menurutnya, kehadiran layanan internet di ruang publik tidak hanya memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan digital, tetapi juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Selain itu, Pemprov Sultra juga tengah menggagas penyediaan akses internet bagi SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Program tersebut diprioritaskan bagi sekolah-sekolah yang telah memiliki akses listrik namun belum terjangkau jaringan internet, sehingga dapat mendukung pemerataan akses pembelajaran digital dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Andi Syahrir menambahkan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam transformasi digital. Untuk itu, Pemprov Sultra bekerjasama dengan BBLSDM Komdigi Makassar dalam mendorong asesmen dan pelatihan kompetensi digital ASN. Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur akan menjadi fondasi penting dalam menghadirkan layanan pemerintahan yang lebih efektif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BBLSDM Komdigi Makassar Baso Saleh, Kepala Wilayah Kerja VI BAKTI Komdigi Muhammad Luthfi Akib, Sekretaris BPW Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulampua Bahtiar, serta kepala dinas kominfo kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Foto: Syahrul Sanip Diskominfo Sultra






Serius Terapkan Sistem Merit, Pemprov Sultra Diganjar Adhi Manawa Nugraha Madya dari BKNKENDARI – Pemerintah Provinsi Su...
08/06/2026

Serius Terapkan Sistem Merit, Pemprov Sultra Diganjar Adhi Manawa Nugraha Madya dari BKN

KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menorehkan prestasi di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan meraih penghargaan Adhi Manawa Nugraha Madya dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BKN ke-78 Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Regional IV BKN Makassar, Sabtu (6/6/2026).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra Andi Khaeruni mengungkapkan, penghargaan Adhi Manawa Nugraha Madya merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pemerintah daerah yang dinilai serius, konsisten, dan inovatif dalam melindungi hak-hak ASN serta mendorong pengembangan karier aparatur secara profesional dan berkelanjutan.

“Penghargaan ini diberikan kepada instansi pemerintah yang berhasil mengimplementasikan kebijakan pro-karier ASN melalui pengembangan karier, manajemen talenta, digitalisasi layanan kepegawaian, serta penerapan sistem merit dalam tata kelola ASN,” ujarnya di Kendari, Senin (8 Juni 2026).

Dia menjelaskan, berbagai inovasi dan upaya pembenahan terus dilakukan untuk memperkuat manajemen ASN, di antaranya melalui penerapan manajemen talenta, pengembangan kompetensi pegawai, serta transformasi digital layanan kepegawaian guna mendukung birokrasi yang adaptif, efektif, dan modern.

Ditambahkan, terdapat 4 Provinsi dan 14 Kab/Kota yang diusulkan oleh Kanreg Wilayah IV Makassar Ke BKN, Sultra meraih Adhi Manawa Nugraha Madya

Ketiga penerima penghargaan tersebut, yakni Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penerima Adhi Manawa Nugraha Utama, Sulawesi Tenggara sebagai penerima Adhi Manawa Nugraha Madya, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sebagai penerima Adhi Manawa Nugraha Pratama.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi Pemprov Sultra untuk terus meningkatkan kualitas manajemen ASN yang adaptif, profesional, dan berdaya saing guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin efektif, akuntabel, dan berkualitas bagi masyarakat,” pungkasnya.






Innalillahi wa inna ilaihi raji'unPemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatn...
08/06/2026

Innalillahi wa inna ilaihi raji'un

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya dr. Fitri Rezkiani, THKH Dokter Kloter UPG 38

Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa almarhumah, menerima seluruh amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya

Address

Kendari
93121

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when PPID Utama Provinsi Sultra posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share