JDIH KPU Lamongan

JDIH KPU Lamongan Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from JDIH KPU Lamongan, Public & Government Service, Jalan Basuki Rahmat No. 207, Pagerwojo, Sukomulyo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan.

Halo Apakah Data Kita Dilindungi oleh KPU? 🔐Tentu! Data pribadi pemilih merupakan informasi yang harus dijaga kerahasi...
26/08/2026

Halo Apakah Data Kita Dilindungi oleh KPU? 🔐

Tentu! Data pribadi pemilih merupakan informasi yang harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya. KPU memiliki ketentuan dan prosedur untuk memastikan data pemilih dikelola secara aman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 🛡️

Lalu, data apa saja yang wajib dirahasiakan?
Dan apa hak kita sebagai pemilik data pemilih? 🤔

Yuk, geser 👉 postingan ini sampai selesai untuk mengetahui:
📌 Data pribadi pemilih yang wajib dilindungi
📌 Dasar hukum perlindungan data pemilih
📌 Hak pemilih atas data pribadinya
📌 Tips menjaga keamanan data pribadi

⚠️ Ingat! Jangan sembarangan memberikan NIK, Nomor KK, KTP, atau data pribadi lainnya kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Pastikan informasi mengenai data pemilih hanya diakses melalui kanal resmi KPU.

Halo QUOTES OF THIS DAY“Demokrasi tanpa hukum akan menjadi liar dan anarkis, sedangkan hukum tanpa demokrasi adalah ked...
12/08/2026

Halo
QUOTES OF THIS DAY
“Demokrasi tanpa hukum akan menjadi liar dan anarkis, sedangkan hukum tanpa demokrasi adalah kedzaliman.”
— Prof. Mahfud MD

Demokrasi dan hukum adalah dua hal yang saling melengkapi. Demokrasi membutuhkan hukum agar berjalan tertib dan adil, sementara hukum membutuhkan demokrasi agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.⚖️

📢 Hai FAKTA atau MITOS? Yuk, Cek Faktanya!Masih percaya kalau KPU hanya bekerja saat ada Pemilu? Atau mengira belajar ...
05/08/2026

📢 Hai FAKTA atau MITOS? Yuk, Cek Faktanya!

Masih percaya kalau KPU hanya bekerja saat ada Pemilu? Atau mengira belajar tentang kepemiluan hanya penting menjelang hari pemungutan suara? 🤔

❌ MITOS!

✅ Faktanya, KPU bekerja sepanjang waktu untuk:
🗳️ Menyiapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
📚 Melaksanakan pendidikan pemilih.
📋 Memperbarui data kepemiluan.
📖 Menyusun regulasi.
💻 Memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Selain itu, pemahaman tentang demokrasi dan kepemiluan penting dipelajari kapan saja, agar kita menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilih.

📚 SEHATI — Selasa Edukasi Hukum dan Kepemiluan TerkiniHalo , KPU TERBUKA DALAM MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK 🗳️✨Tahukah k...
28/07/2026

📚 SEHATI — Selasa Edukasi Hukum dan Kepemiluan Terkini

Halo , KPU TERBUKA DALAM MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK 🗳️✨

Tahukah kamu? Keterbukaan informasi publik memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui keterbukaan informasi dan JDIH KPU, masyarakat dapat lebih mudah mengenal aturan kepemiluan, memperoleh informasi hukum yang terpercaya.
Yuk, jadi pemilih yang cerdas, kritis, dan melek informasi! 🙌

Halo!! , telah terbit produk hukum baru yaitu:Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas...
28/07/2026

Halo!! , telah terbit produk hukum baru yaitu:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Scan QR Code untuk mengunduh produk hukum terbaru!




Halo!! , telah terbit produk hukum baru yaitu:Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 264 Tahun 2026 tentang Penetapan Re...
22/07/2026

Halo!! , telah terbit produk hukum baru yaitu:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 264 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026

Scan QR Code untuk mengunduh produk hukum terbaru!




Hai Tahukah Sobat JDIH mengenai Whistleblowing System?Whistleblowing System (WBS) merupakan sistem yang digunakan untu...
21/07/2026

Hai Tahukah Sobat JDIH mengenai Whistleblowing System?

Whistleblowing System (WBS) merupakan sistem yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan dan/atau informasi mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Melalui WBS, setiap pegawai dapat melaporkan dugaan:
✅ Tindak Pidana Korupsi (TPK)
✅ Pelanggaran peraturan perundang-undangan
✅ Pelanggaran kode etik
✅ Pelanggaran kebijakan dan standar kerja
✅ Tindakan lain yang mengancam kepentingan umum

🔎 Siapa yang terlibat dalam WBS?

👤 Pelapor
Pegawai di lingkungan KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan pengaduan atas dugaan TPK dan/atau Non TPK.

👥 Terlapor
Pegawai di lingkungan KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota yang dilaporkan karena diduga melakukan TPK dan/atau Non TPK.

Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.Scan Q...
20/07/2026

Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Scan QR Code untuk mengunduh produk hukum terbaru!




Jangan Sampai Salah! Kenali Perbedaan DPT, DPTb, dan DPKHak pilihmu tetap terlindungi, asalkan kamu tahu statusmu sebaga...
14/07/2026

Jangan Sampai Salah! Kenali Perbedaan DPT, DPTb, dan DPK

Hak pilihmu tetap terlindungi, asalkan kamu tahu statusmu sebagai pemilih.

✅ DPT (Daftar Pemilih Tetap)
Pemilih yang sudah terdaftar dan memberikan suara di TPS sesuai domisilinya.

✅ DPTb (Daftar Pemilih Tambahan)
Pemilih yang sudah terdaftar di DPT, tetapi harus pindah memilih karena keadaan tertentu sesuai ketentuan.

✅ DPK (Daftar Pemilih Khusus)
Warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar di DPT maupun DPTb, dan dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el sesuai ketentuan.

Halo tahukah kalian? 🤔Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026, keterwakilan perempuan paling sedik...
08/07/2026

Halo tahukah kalian? 🤔
Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD kini ditegaskan sebagai syarat yang wajib dipenuhi.

Putusan ini memperkuat komitmen untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam kehidupan politik.

✨ Apa makna penting putusan ini?
✅ Kuota minimal 30% perempuan menjadi kewajiban hukum.
✅ KPU wajib memastikan ketentuan tersebut dipenuhi dalam proses pencalonan.
✅ Afirmasi perempuan merupakan bentuk keadilan substantif yang sejalan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.
✅ Demokrasi akan semakin kuat ketika perempuan memperoleh ruang yang setara untuk berpartisipasi.

Karena lebih banyak perempuan berpartisipasi, lebih kuat p**a demokrasi Indonesia. 🇮🇩

Yuk, geser setiap slide untuk memahami pokok-pokok Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 dan pentingnya keterwakilan perempuan dalam Pemilu! 👉

Address

Jalan Basuki Rahmat No. 207, Pagerwojo, Sukomulyo, Kec. Lamongan
Kabupaten Lamongan
62216

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 10:30
13:00 - 16:30

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when JDIH KPU Lamongan posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category