https://lpnpurwokerto.kemenkumham.go.id/

Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto, Jalan Jend. Sudirman No. 104, Pereng, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas (2026)

10/11/2024

Purwokerto, INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Purwokerto Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan bersama seluruh Pegawai dan Warga Binaan di Lapangan Utama Lapas, Minggu (10/11).

Mochammad Sjaefoedin, Kepala Lapas Narkotika Purwokerto bertindak selaku Inspektur Upacara menyampaikan amanat Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang disampaikan pada Upacara Hari Pahlawan ke-79 ini, dengan mengusung tema "Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu". Ini berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun "Cintai Negerimu" mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Dahulu implementasi kepahlawanan adalah dengan semangat mendobrak, menjebol dan meruntuhkan bangunan struktur kolonialisme penjajah, maka saat ini implementasinya adalah meruntuhkan kultur dan struktur kemiskinan dan kebodohan yang menjadi akar masalah sosial di Indonesia. Oleh karenanya, semangat kepahlawanan harus menjalar pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran masyarakat, mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat, mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk rakyat di mana pun berada.

Meski tugas para pahlawan terdahulu telah selesai dan berhasil mewujudkan NKRI, maka berikutnya kita berharap muncul sosok pahlawan yang memberikan pencerahan, memberikan harapan dan melakukan Tindakan terhormat membawa Bangsa Indonesia mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Itu semua dapat dilakukan oleh siapapun. Oleh karenanya Kita berharap peringatan Hari Pahlawan dari tahun ke tahun tidak sekedar ulang tahun mengulang-ulang apa yang rutin kita lakukan, kita berharap pada setiap momen Peringatan Hari Pahlawan muncul semangat baru, muncul sosok warga negara Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk mengimplementasikan nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangannya saat ini.

"Jangan pernah lelah untuk berbuat yang terbaik meneladani dan mewarisi nilai-nilai kepahlawanan. Mari kita implemen

10/11/2024

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya." - Ir Soekarno

Selamat Hari Pahlawan Nasional 10 November 2024
"Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu"

10/11/2024

Purwokerto, INFO_PAS - Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengamatan (wasmat) pelaksanaan putusan tindak pidana yang telah dijatuhkan, Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Purwokerto melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Purwokerto, Jumat (08/11).

Dalam pelaksanaannya, Hakim wasmat dan tim meninjau secara langsung kondisi kamar hunian Warga Binaan, kegiatan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, serta mengevaluasi sarana prasarana yang berada di Lapas Narkotika Purwokerto.

Tim wasmat kemudian melakukan wawancara langsung dengan beberapa orang Warga Binaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui keseharian mereka selama di dalam Lapas dan memastikan proses pemidanaan berjalan dengan baik sesuai Pasal 280 ayat (1) KUHAP.

Pihak Lapas Narkotika Purwokerto melalui Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Yudi Suhartono, berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut keterangannya, beliau menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan Warga Binaan mendapat fasilitas dan layanan yang layak sebagaimana mestinya.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa seluruh Warga Binaan mendapatkan pengawasan yang layak, serta fasilitas dan layanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami bekerja sama dengan pihak pengadilan untuk menjamin bahwa seluruh proses pembinaan berjalan sebagaimana mestinya", ujarnya.

Hakim wasmat menyoroti pentingnya pelaksanaan putusan pengadilan secara konsisten untuk menjamin pemulihan dan kesadaran Warga Binaan atas kesalahan mereka. Diharapkan melalui proses ini, Warga Binwan dapat kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang. (Humas Elkapur)

10/11/2024

Purwokerto, INFO_PAS - Sebanyak 7 orang Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (LPN) Kelas IIB Purwokerto mengikuti pelantikan sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Kamis (07/11).

Acara pelantikan ini diikuti oleh Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Eka Suryantoro, yang juga merupakan ketua KPPS LPN Purwokerto. Eka mengungkapkan rasa bangganya dan komitmennya dalam mendukung kesuksesan Pilkada 2024.

"Di sini kami ada 7 pegawai LPN Purwokerro yang mengikuti pelantikan KPPS untuk Pilkada pada 27 November mendatang. Nantinya, kami di LPN Purwokerto akan turut meramaikan Pilkada dengan menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di ruang aula, seperti halnya pemilihan umum sebelumnya", ujarnya.

Pelantikan KPPS ini merupakan bagian dari persiapan penyelenggaraan Pilkada yang akan digelar pada akhir November 2024. Para pegawai LPN Purwokerto yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa proses pemungutan suara di Lapas berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala LPN Purwokerto, Mochammad Sjaefoedin, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas para pegawai yang telah dilantik. Ia berharap agar anggota KPPS yang berasal dari LPN Purwokerto dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya dan menjaga profesionalisme selama proses Pilkada.

"Saya mendukung penuh kegiatan pegawai LPN Purwokerto yang turut berpartisipasi dalam pelantikan KPPS ini. Saya berharap mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memastikan bahwa Pilkada di LPN Purwokerto berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang ada", tuturnya.

Dengan adanya pelantikan ini, diharapkan seluruh proses Pilkada di LPN Purwokerto dapat berjalan dengan sukses, memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk turut serta dalam memilih kepala daerah yang akan memimpin mereka di masa depan. (Humas Elkapur)

10/11/2024

Purwokerto, INFO_PAS - Dalam rangka memastikan seluruh program pembinaan, yang meliputi pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian berjalan dengan baik, tim dari Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Agung Kurniawan, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (LPN) Kelas IIB Purwokerto, Kamis (07/11).

Selain memastikan program pembinaan berjalan dengan baik, tim juga memastikan bahwa seluruh hak-hak Warga Binaan terpenuhi dengan baik.

Agung beserta rombongan disambut hangat oleh jajaran LPN Purwokerto. Rombongan meninjau secara langsung tempat dan proses seluruh kegiatan pembinaan dilaksanakan. Salah satunya ialah pembinaan kemandirian berupa tata boga, pembuatan sapu, dan pembuatan kaos eco print.

Turut mendampingi dalam kegiatan monev, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Yudi Suhartono, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Mohammad Raka Iliyamsyah, Kepala Sub Seksi Perawatan, Eka Fitri Setiawan, dan Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja, Bambang Triantoro.

Dalam kesempatan ini, Agung, berpesan kepada seluruh jajaran LPN Purwokerto untuk memberikan pembinaan yang baik dan memberikan hak-hak yang berhak diterima oleh Warga Binaan.

"Saya berharap semoga LPN Purwokerto dapat memberikan bekal keahlian kepada seluruh Warga Binaan sebelum mereka kembali ke masyarakat. Hal ini penting karena dengan adanya bekal keahlian dapat menurunkan angka tindak pidana kejahatan", ujarnya.

LPN Purwokerto terus memegang komitmen yang kuat untuk memberikan pembinaan yamg baik dan memberikan hak-hak kepada seluruh Warga Binaan. (Humas Elkapur)

07/11/2024

KARANGANYAR - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mendapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI, Kamis (07/11).

Kunjungan Kerja ini dilakukan Komisi XIII DPR RI dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi.

Kunjungan Kerja difokuskan pada "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian dan Pemasyarakatan di Bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan".

Rapat Kunjungan Kerja berlangsung di The Alana Hotel and Convention Center Solo.

Ada 11 orang anggota Komisi XIII DPR RI yang hadir pada kesempatan kali ini. Tampak, Rinto Subekti sebagai Ketua Tim dan dr. Raja Faisal Mangunju Sitorus dari Fraksi Partai Demokrat. Kemudian ada Sugiat Santoso selaku Wakil Ketua Tim dan Adik Sasongko dari Fraksi Partai Gerindra.

Lainnya, dari Fraksi PKB ada H.S.N. Prana Putra Sohe dan Elpisina. Dari Fraksi PDI-P ada Rapidin Simbolon dan Vita Ervina.

Kemudian hadir juga M.Shadiq Pasadigo dari Fraksi Partai Nasdem, Hamid Noor Yasin dari Fraksi PKS dan Edison Sitorus dan Fraksi PAN.

Dari Kemenkumham Jateng, hadir Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto, didampingi Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan.

Di belakang mereka, hadir langsung di tempat acara sebagai Supporting Unit, Pejabat Administrasi Kemenkumham Jateng dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Eks Karesidenan Surakarta. Sementara Kepala UPT se Jateng bergabung secara virtual melalui aplikasi zoom.

Sebagai informasi, Komisi XIII DPR RI merupakan komisi baru yang dibentuk bertujuan untuk keselarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif.

Komisi XIII membidangi Hukum, Hak Asasi Manusia, Keimigrasian dan Pemasyarakatan, serta Penanggulangan Terorisme, yang di periode sebelumnya dipegang oleh Komisi III.

Dalam Kabinet Merah Putih, urusan Keimigrasian dan Pemasyarakatan berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian baru), yang merupakan pembagian tugas yang sebelumnya diurus oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Hal yang me

07/11/2024

KARANGANYAR - Ada 3 permasalahan utama yang dihadapi Keimigrasian di Jawa Tengah dalam optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto dalam Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI yang berlangsung di The Alana Hotel and Convention Center Solo, Kamis (07/11).

"Kendala di bidang Keimigrasian, yang pertama Jangkauan wilayah kerja yang luas, yang memerlukan anggaran dan sarana prasarana yang memadai," ungkap Tejo.

Dengan 6 Kantor Imigrasi yang ada di Jawa Tengah saat ini, dinilainya masih kurang untuk memberikan pelayanan yang benar-benar maksimal.

Ada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan dengan jumlah penduduk sebanyak 38 Juta lebih. Belum lagi bila melihat indikator lainnya, yang berhubungan dengan Keimigrasian, misalnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Jawa Tengah yang tercatat sebagai kedua terbanyak di Indonesia, jumlah jamaah haji dan umroh serta jumlah Warga Negara Asing.

"Kedua, keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki," sambungnya Tejo.

Pelayanan kepada masyarakat, kata Tejo, erat kaitannya dengan jumlah dan kemampuan petugas pelayanan. Sumber Daya Manusia yang mumpuni akan menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

"Kemudian, masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan di bidang Keimigrasian," terang Tejo.

"Karena kadang masyarakat yang berkepentingan terhadap pelayanan Keimigrasian saja yang tau tentang Imigrasi. Padahal regulasi tentang Keimigrasian juga cukup luas," sambungnya.

Beralih ke bidang Pemasyarakatan, terdapat 4 kendala yang telah diidentifikasi.

"Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Jawa Tengah, mengalami over capacity," ungkap Tejo.

Permasalahan ini, kata Tejo, merupakan permasalahan klasik yang harus terus dicarikan formula jalan keluarnya.

Kendala lainnya menurut Kakanwil adalah, sarana dan prasarana masih belum memadai, kurangnya kuantitas dan kualitas SDM serta minimnya anggaran dalam pembinaan Warga Binaan Pemas

06/11/2024

SEMARANG - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Prof. Eddy OS Hiariej mendorong para Perancang Peraturan Perundang-Undangan untuk memperhatikan substansi hukum dengan cermat dalam setiap proses penyusunan regulasi.

Dalam kesempatan memberikan penguatan, Eddy menegaskan bahwa Perancang Peraturan Perundang-Undang harus mampu menyusun norma yang tidak hanya mematuhi asas formalitas, tetapi juga mengandung substansi hukum yang memenuhi asas-asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Eddy mengibaratkan Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagai "penjahit hukum" yang bertugas merumuskan norma hukum sesuai dengan "ukuran" kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, seorang Perancang Peraturan Perundang-Undangan tidak hanya bekerja pada tataran redaksional, tetapi juga berkewajiban untuk melakukan kajian secara komprehensif agar norma yang dibentuk sejalan dengan prinsip-prinsip hukum serta mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat.

“Perancang harus memiliki pemahaman mendalam atas asas lex certa (kepastian hukum), sehingga norma hukum yang dirancang dapat meminimalisir multitafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan,” ujar Eddy.

Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya harmonisasi regulasi. Ia menyoroti praktik penyusunan peraturan yang sering kali menghasilkan aturan tumpang-tindih, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan hukum dan menciptakan inkonsistensi.

Eddy mengingatkan bahwa setiap rancangan peraturan perundang-undangan seharusnya melalui tahap harmonisasi yang ketat untuk memastikan konsistensi dengan peraturan yang sudah ada serta menghindari konflik norma (conflict of norms) di antara peraturan perundang-undangan.

“Seorang perancang hukum harus memahami asas _lex superior derogat legi inferiori_, sehingga aturan yang mereka buat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi," terang Eddy.

"Hukum ideal adalah hukum yang dapat memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan kebingungan atau bahkan menimbulkan disparitas dalam penegakan hukum,” imbuhnya.

Eddy juga mengingatkan pentingnya pemenuhan asas

06/11/2024

SEMARANG — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM mengadakan Rapat Koordinasi Akselerasi Corporate University Tahun 2024 dengan tema “Pengembangan Kompetensi SDM dalam Rangka Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dibuka langsung oleh Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., dan akan berlangsung selama tiga hari, dari 6 hingga 8 November 2024.

Tampak Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto, Kepala Divisi Administrasi Anton E. Wardhana, beserta Pejabat Administrasi, Fungsional, dan pelaksana mengikuti secara virtual dari Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Dalam laporannya, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi ASN bukan hanya peningkatan keterampilan individu, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk masa depan yang memperkuat daya saing bangsa.

"BPSDM Hukum dan HAM berkomitmen menjadi pionir dalam mencetak ASN yang unggul, kompeten, dan memiliki etika tinggi, yang mampu menjadi pelopor dalam menjunjung supremasi hukum," ujar Razilu.

Rakor ini memiliki tiga agenda utama sebagai fokus kegiatan; 1. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2022 terkait Pengembangan Kompetensi Terintegrasi; 2. Penyusunan Rancangan Pedoman Corporate University; 3 Draft Keputusan Menteri tentang Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi.

Acara hari pertama diawali dengan Webinar Nasional yang menghadirkan narasumber utama, yakni Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edward, beserta pembicara dari berbagai institusi penting, seperti Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang diwakili oleh Sekretaris BPPK. Webinar ini membahas tata kelola kelembagaan dalam upaya mewujudkan SDM yang berkompetensi tinggi.

Dalam paparan utamanya, Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward, menegaskan bahwa visi Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo

06/11/2024

Purwokerto, INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (LPN) Kelas IIB Purwokerto mendukung penuh akselerasi program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto, SH, MH. khususnya terkait Program Ketahanan Pangan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempersiapkan lahan yang tersedia sehingga nantinya layak digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman yang dapat dikonsumsi.

Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Yudi Suhartono, mengungkapkan komitmennya, Selasa (05/11).

"Meskipun lahan di LPN Purwokerto terbatas, kami mampu mengoptimalkannya untuk menanam berbagai jenis tanaman", ujarnya.

Menurut Yudi, kegiatan ini tidak hanya sekedar sebagai pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan.

"Tetapi juga sebagai wujud dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan yang digagas oleh Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan", tuturnya.

Lebih lanjut, Yudi menambahkan bahwa selain program ketahanan pangan, jajaran LPN Purwokerto juga siap melaksanakan berbagai program lain yang diinisiasi oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Beberapa program tersebut di antaranya adalah memberantas peredaran narkoba, memberikan bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang tidak mampu, serta mengatasi masalah kelebihan kapasitas secara komprehensif. (Humas Elkapur)

05/11/2024

Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Evaluasi RKT RB Periode B09 dan Persiapan RKT RB Periode B12 Tahun 2024

SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) periode B09 serta persiapan pemenuhan RKT RB untuk periode B12 tahun 2024, Selasa (05/11).

Acara yang digelar di Aula Kresna Basudewa ini bertujuan untuk menilai kemajuan reformasi birokrasi yang telah dicapai serta menyusun strategi ke depan agar target-target yang lebih tinggi dapat diraih.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, menggarisbawahi komitmen pihaknya dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi 2024 dengan penuh tanggung jawab.

"Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah telah melengkapi pemenuhan data dukung RKT RB General mulai dari Triwulan I hingga Triwulan III tahun 2024 secara lengkap, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Tejo.

Hal ini didukung oleh hasil evaluasi dari Tim Inspektorat Jenderal yang menilai jajaran Kanwil Jateng sebagai salah satu Kantor Wilayah tercepat dalam memenuhi data dukung dengan hasil 100% di setiap triwulan.

Lebih lanjut, Tejo juga menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya menciptakan birokrasi bersih dan bebas dari KKN.

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah melaksanakan penandatanganan Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 dan membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) di lingkungannya.

"Langkah-langkah ini, termasuk kegiatan evaluasi hari ini, menunjukkan komitmen kita dalam mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi dalam segala bentuknya," tambahnya.

Tejo juga menyebut peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 yang mencapai nilai 83,63, merupakan sebuah pencapaian memuaskan yang menunjukkan sumbangsih dari Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Tahun lalu, Kanwil Jateng mendapatkan penghargaan sebagai Kanwil Terbaik Kedua dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta berhasil menghantarkan 12 satuan kerja termasuk Kanwil sendiri dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Menutup sambutannya, Tejo menekankan pen

05/11/2024

Purwokerto, INFO_PAS - Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 serta menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Hukum, Menteri HAM serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan mengikuti pengarahan Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui virtual, Senin (04/11).

Pengarahan ini dipimpin langsung oleh Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Dr. Y. Ambeg Paramarta, yang menekankan pentingnya pelaksanaan program Asta cita dan perintah harian pemasyarakatan secara efektif dan efisien.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto, Mochammad Sjaefoedin dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan, Mardi Santoso.

Partisipasi ini menjadi bagian dari upaya kolektif untuk mempercepat implementasi program-program strategis tahun 2025, optimalisasi alokasi anggaran dan pengimplementasian kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada kesempatannya, Dr. Y. Ambeg juga menyampaikan agar instruksi yang berisi Asta Cita dan Perintah Harian Pemasyarakatan dipedomani dan disosialisasikan dengan mencetak ke dalam banner yang ditempelkan di kantor.

"Saya minta agar instruksi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita dan Perintah Harian Pemasyarakatan itu dicetak dan ditempel di sudut kantor," ujarnya

Ambeg juga menekankan agar seluruh jajaran Pemasyarakatan dapat memahami bahwa instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam Panca Carana Laksya Pemasyarakatan bersifat menyeluruh, mulai dari hulu hingga ke hilir Sistem Pemasyarakatan. Seluruh Petugas Pemasyarakatan diingatkan agar menjaga profesionalitas dan integritas, karena yang melanggar akan ditindak tegas.

Kalapas Narkotika Purwokerto menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh arahan dari Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

"Kami siap menjalankan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi target demi tercapainya tujuan pemasyarakatan yang lebih baik," ungkapnya.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastik

Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto

10/11/2024

10/11/2024

10/11/2024

10/11/2024

10/11/2024

07/11/2024

07/11/2024

06/11/2024

06/11/2024

06/11/2024

05/11/2024

05/11/2024

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category