Dpc Amptpi Gorontalo

01/09/2026

01/09/2026

🚨 SAVE YULIANUS EDOWAI 🚨

KEKERASAN DAN PENANGKAPAN TERHADAP WARGA PAPUA DI NABIRE HARUS DIHENTIKAN!

Kembali terjadi tindakan kekerasan terhadap warga Papua di Nabire, Papua Tengah. Yulianus Edowai, warga asal Putapa, Mapia, Kabupaten Dogiyai, yang juga merupakan salah satu anggota Dewan Adat Provinsi Papua Tengah dan selama ini aktif mengawal serta menyuarakan aspirasi masyarakat, dilaporkan menjadi korban pemukulan dan penangkapan bersama seorang warga lainnya.

Peristiwa tersebut terjadi di depan SMK Negeri 2 Jayanti, Nabire. Jika benar aparat melakukan pemukulan dan penangkapan secara brutal terhadap warga sipil, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Negara dan aparat keamanan tidak boleh menjawab suara rakyat dengan kekerasan.

Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, menyuarakan aspirasi, dan mengawal kepentingan rakyat. Aktivisme, kritik, dan perjuangan membela hak masyarakat bukanlah kejahatan.

Namun, terlalu sering rakyat Papua berhadapan dengan pola yang sama: ketika rakyat bersuara, kekerasan datang. Ketika masyarakat menuntut keadilan, intimidasi dan penangkapan menjadi jawaban.

Kami mempertanyakan lewat tulisan ini secara terbuka, mengapa warga yang menyuarakan aspirasi masyarakat harus berhadapan dengan kekerasan? Apa dasar penangkapan terhadap Yulianus Edowai dan warga lainnya? Apakah keluarga dan pendamping hukum telah diberikan akses untuk mengetahui kondisi Yulianus Edowai dan masyarakat sipil lainnya?

Kami menuntut Polres Nabire dan seluruh pihak yang bertanggung jawab untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai peristiwa ini.

Kami menuntut:
1. Segera hentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil di seluruh tanah Papua.
2. Pastikan keselamatan Yulianus Edowai dan warga lainnya.
3. Berikan akses kepada keluarga dan pendamping hukum.
4. Usut secara terbuka dugaan tindakan pemukulan dan kekerasan.
5. Segera bebaskan Yulianus Edowai dan warga lainnya apabila tidak terdapat dasar hukum yang sah untuk menahan mereka.

Rakyat Papua bukan objek kekerasan.
Menyuarakan aspirasi bukan kejahatan.
Membela hak masyarakat bukan alasan untuk dipukul dan ditangkap.

Diam terhadap kekerasan hanya akan membuat ketidakadilan terus berulang.
SAVE YULIANUS EDOWAI!
STOP KEKERASAN TERHADAP RAKYAT PAPUA!
SEGERA BEBASKAN!

01/09/2026

PERPECAHAN DI ULMWP: SIAPA AKTORNYA?

Catatan Kronologi Singkat

Ones Suhuniap

Sejak tahun 2017, KNPB sebagai inisiator konsolidasi persatuan, lahirkan persatuan diplomasi lewat ULMWP. Kami pertahankan ULMWP sebagai wadah koordinatif pemersatu semua faksi.

Namun mereka paksa. Dari wadah koordinatif dipaksa menjadi Trias Politika atau semi pemerintahan. Sebuah lompatan yang belum disepakati bersama.

Pada tahun 2020-2021, Benny Wenda dan kelompoknya deklarasi pemerintahan dan dirinya, BW, mendeklarasikan diri sebagai presiden. Akibatnya ada perpecahan dalam ULMWP. Persatuan hancur karena ambisius Benny Wenda dan kelompok oportunisnya.

Kami selalu berusaha merawat persatuan. Pada tahun 2023 kami mendorong rekonsiliasi dan mendorong KTT II ULMWP di Vanuatu pada bulan Agustus sampai awal September 2023.

Dalam KTT II itu sudah diputuskan bersama: ULMWP kembali sebagai wadah koordinatif. Hapus pemerintahan sementara yang diumumkan oleh Benny Wenda dan Buchtar Tabuni.

Dalam KTT II ULMWP tahun 2023 diputuskan kepemimpinan baru ULMWP, yaitu: Presiden Eksekutif Menase Tabuni dari WPNCL, Wakil Presiden Eksekutif Otto Mote, Benny Wenda sebagai Kepala Visi Diplomasi, dan Markus Haluk sebagai Sekjen.

Hasil keputusan ini disahkan oleh pimpinan sidang Buchtar Tabuni, Edison Waromi, Ice Murib dan Sem Awom. Semua keputusan KTT II ULMWP tahun 2023 disetujui oleh semua komponen, termasuk Benny Wenda sendiri.

Namun setelah balik ke Papua pada bulan November 2023, kelompok Buchtar Tabuni dan Benny Wenda dorong kongres di Sentani dan deklarasi pemerintahan sementara menggunakan nama ULMWP.

Deklarasi pemerintahan sepihak menggunakan nama ULMWP tahun 2023 itu menghianati hasil KTT II ULMWP yang mereka sendiri sahkan. Mereka menghianati hasil KTT II dan dorong kongres sehari mengumumkan pemerintahan, membuat ULMWP terjadi dualisme. Akibatnya persatuan yang kita usahakan hancur lagi, lebih hancur.

Jadi jelas: kelompok Benny Wenda adalah kelompok perusak persatuan.Tidak layak disebut ikon atau pemimpin politik Papua Merdeka.

Benny Wenda tidak layak disebut pemimpin politik atau ikon bangsa Papua.

SIAPA ITU IKON BANGSA?

Ikon bangsa itu merawat persatuan, membangun nasionalisme, dan memiliki prinsip revolusioner dan kedaulatan bangsanya.

Setiap keputusan bijak untuk merawat nasionalisme bangsa, memiliki prinsip politik revolusioner bukan reformis. Pemimpin politik menawarkan solusi politik alternatif perubahan dengan tindakan revolusioner dan menjadi bapa untuk semua komponen bangsa.

Pemimpin memiliki kerangka berpikir konstruktif tentang pembangunan Nation. Padukan perspektif tentang revolusi demokratis, dan strategi bersama yang menyelamatkan bangsa.

Ikon tidak anti terhadap perbedaan dan buang pandangan primordialisme yang menghancurkan persatuan.

Karena itu Benny Wenda tidak layak disebut sebagai ikon bangsa, apalagi ikon perjuangan.

Ones Suhuniap

01/09/2026

FORUM SOLIDARITAS PEDULI KEMANUSIAAN BENCANA (FSPKB) DI
PROVINSI GORONTALO.KAB.LANNY JAYA,NDUGA, DAN PUNCAK PAPUA.
—------------------------------------------------------
SYALOM SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.AMIN…!!!🙏

Berhubungan dengan perihal diatas maka,kami selalu tim penggerak/korlap mengundang kepada, senioritas bahkan seluruh anggota/MAHASISWA BERDOMISILI DI PROVINSI GORONTALO,peduli kemanusiaan jika tidak ada aktivitas bisa hadir Dalam Pengalangan dana akan dilaksanakan pada:

Hari/tgl : Selasa,01/09/2026
Waktu : 02:00 witt s/d
Tempat : perlimaan telaga

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.wa.wa.

Korlap
1.Egingen gwijangge
2.Etitus weya
3.Tepron tabuni

Mengetahui
FORUM SOLIDARITAS PEDULI KEMANUSIAAN BENCANA (FSPKB)
DI PROVINSI GORONTALO.

(HPMN.IPMP.IPMPJ.PML-J.PMT

01/09/2026

*KTT. PIF, Ke-55, Tahun 2026, di Palau*

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pacific Islands Forum (PIF) ke-55 tahun 2026 berlangsung di Koror, Republik Palau, dari tanggal 30 Agustus hingga 4 September 2026.

Pertemuan ini menjadi panggung krusial bagi masa depan geopolitik, ekonomi, dan lingkungan kawasan Pasifik di tengah tekanan global yang semakin meningkat.

*1. Judul dan Tema KTT PIF 2026;*
Pertemuan puncak ini diselenggarakan dengan tajuk resmi "B.E.L.A.U. — Building Economies: Life. Action. Unity".

Secara kritis, penggunaan singkatan "B.E.L.A.U." bukan sekadar akronim pemanis, melainkan representasi dari nama lokal negara tuan rumah Palau (Belau).
Tema ini merefleksikan pergeseran paradigma kritis di Pasifik: ekonomi tidak boleh dibangun hanya demi angka pertumbuhan materi semata (growth for its own sake).
Presiden Palau, Surangel Whipps Jr., menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berakar pada peningkatan mata pencaharian nyata masyarakat (Life), berorientasi pada langkah konkret operasional (Action), dan memperkokoh integrasi kawasan guna menghadapi tekanan eksternal (Unity).

*2. Agenda Pokok dan Prioritas Utama;*
Secara mendalam, KTT PIF 2026 berfokus pada beberapa agenda strategis berikut:

* *Penyelarasan Strategi 2050 untuk Benua Pasifik Biru*: KTT ini memprioritaskan operasionalisasi jangka panjang dari 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent. Para pemimpin berdiskusi kritis mengenai tata kelola masa depan sistem regional Pasifik agar keputusan kelompok tetap solid dan mandiri tanpa disetir kepentingan eksternal.

* *Krisis Iklim dan Pendanaan Ketahanan Kawasan*: Isu perubahan iklim tetap menjadi ancaman eksistensial paling mendesak di kawasan ini. Fokus utama tertuju pada penguatan instrumen finansial seperti Pacific Resilience Facility (PRF) untuk mendanai adaptasi iklim lokal secara mandiri. Selain itu, Palau membawa isu penataan ulang Palau National Marine Sanctuary agar konservasi laut beriringan dengan ketahanan pangan dan ekonomi nelayan lokal.

* *Dilema Geopolitik, Keamanan Regional, dan Keterbelahan Pasifik:* Kawasan ini menghadapi tekanan luar biasa akibat persaingan militer dan pengaruh diplomatik antara poros Amerika Serikat-Australia-Taiwan di satu sisi, dengan Tiongkok di sisi lain. KTT diwarnai perdebatan sengit mengenai kegagalan menteri luar negeri Pasifik dalam mencapai konsensus sikap bersama atas uji coba rudal Tiongkok di Samudra Pasifik. Kehadiran delegasi Taiwan dalam dialog kemitraan tahunan juga memicu ketegangan dengan negara-negara Pasifik yang bersekutu dengan Beijing.

* *Hak Asasi Manusia dan Isu Politik Papua Barat:* Berdasarkan desakan kuat dari organisasi masyarakat sipil regional (CSO) seperti Pacific Network on Globalisation (PANG) dan Dewan Gereja Pasifik, isu dugaan pelanggaran HAM dan konflik di Papua Barat kembali diletakkan di atas meja. Pemimpin Pasifik secara kritis menuntut realisasi resolusi terdahulu agar Indonesia memberikan akses bagi misi pencari fakta PBB. Kendati demikian, output forum dinilai beberapa pengamat masih normatif demi menghormati kedaulatan wilayah Indonesia.

3. *Jumlah Negara dan Anggota yang Hadir;*
Secara institusional, Pacific Islands Forum terdiri dari 18 negara dan wilayah anggota penuh.

Negara-negara tersebut meliputi Australia, Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia (FSM), Fiji, Polinesia Prancis, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Niue, Palau (tuan rumah), Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.

Selain anggota penuh, KTT ini dihadiri oleh wilayah dengan status Anggota Asosiasi (seperti Guam yang baru bergabung tahun 2025) serta mitra dialog internasional.

Namun, secara kritis, efektivitas KTT 2026 ini mengalami tantangan berat dalam hal representasi tingkat tinggi akibat banyaknya kepala negara/pemerintahan yang mendadak batal hadir secara fisik (eleventh-hour pullout).

Di antaranya:Perdana Menteri Kepulauan Solomon (Matthew Wale) yang terpaksa pulang mendadak dari Palau akibat adanya mosi tidak percaya di parlemen domestiknya.
Pemimpin dari Samoa, Kaledonia Baru, Vanuatu, Fiji, dan Kiribati yang juga berhalangan hadir langsung karena dinamika politik internal masing-masing.

Meskipun ke-18 negara anggota tetap terwakili melalui delegasi tingkat tinggi (seperti Wakil Perdana Menteri atau Menteri Senior), absennya sejumlah kepala negara8 utama ini secara kritis melemahkan kekuatan politik forum dalam menghasilkan konsensus regional yang bulat di tengah badai geopolitik global.
=====================
_Mohon Dukung dalam DOA dan PUASA.!!_ 🙏

31/08/2026

PAPUA BARAT DAN KALEDONIA BARU JADI ISU UTAMA VANUATU DI PIF.

Vanuatu akan mendorong perhatian regional yang lebih kuat terhadap Papua Barat dan Kaledonia Baru ketika para pemimpin Pasifik berkumpul di Palau dalam Pertemuan ke-55 Para Pemimpin Pacific Islands Forum (PIF).

Menteri Perubahan Iklim Vanuatu, Ralph Regenvanu, mewakili Vanuatu dalam pertemuan tersebut, yang secara resmi dimulai hari ini di Koror dan berlangsung hingga 4 September. Regenvanu mengatakan bahwa dua isu Melanesia tersebut akan menjadi salah satu prioritas utama Vanuatu dalam pembahasan bersama para pemimpin Pasifik.

Papua Barat
Terkait Papua Barat, Vanuatu menginginkan isu tersebut kembali masuk dalam agenda Pacific Islands Forum setelah tidak dibahas dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri bulan lalu di Fiji. Ia mengatakan Vanuatu akan bekerja sama dengan negara-negara mitranya dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk menyepakati suatu posisi bersama dan mendorong Forum agar melanjutkan pembahasan mengenai situasi hak asasi manusia yang memengaruhi masyarakat Melanesia di Papua Barat.

Kaledonia Baru
Terkait Kaledonia Baru, Vanuatu berupaya mendapatkan dukungan regional yang kuat bagi proses dekolonisasi wilayah tersebut. Presiden Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis atau FLNKS, Christian Tein, juga berada di Palau sebagai bagian dari delegasi Vanuatu.

Regenvanu mengatakan Vanuatu akan berupaya memastikan adanya resolusi yang kuat mengenai Kaledonia Baru dan mendorong para pemimpin Pasifik untuk mendukung proses dekolonisasi wilayah tersebut dalam Pacific Islands Forum.

Perubahan Iklim dan Pendanaan Pembangunan

Perubahan iklim juga akan menjadi agenda penting Vanuatu dalam Forum tersebut.
Regenvanu mengatakan perubahan iklim tetap menjadi salah satu ancaman terbesar yang dihadapi negara-negara kepulauan Pasifik, dan Vanuatu akan mendorong komitmen yang lebih kuat terhadap aksi penanganan perubahan iklim.

Pembahasan juga akan melihat persiapan menuju pertemuan Pra-COP di Fiji dan Tuvalu pada awal Oktober, di mana negara-negara Pasifik akan berupaya mendorong negara-negara di luar kawasan untuk memberikan perhatian terhadap prioritas Pasifik.

Vanuatu juga akan menggunakan Forum tersebut untuk mencari dukungan finansial yang lebih besar bagi program adaptasi perubahan iklim, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan proyek-proyek kesehatan.

Regenvanu mengatakan pertemuan dengan mitra pembangunan dan donor akan menjadi bagian penting dari agenda selama pekan tersebut, termasuk pembahasan dengan Bank Dunia, Asian Development Bank, dan mitra lainnya.

Memperkuat Kemitraan Internasional
Sebagai kepala delegasi Vanuatu, Regenvanu juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan berbagai mitra internasional.

Pertemuan tersebut mencakup perwakilan dari Selandia Baru, Australia, dan Tiongkok, serta negara-negara Eropa, Prancis, Kanada, dan Jerman.

Pembahasan akan berfokus pada penguatan hubungan, proyek-proyek pembangunan, serta memastikan Vanuatu terus memperoleh manfaat dari dukungan yang diberikan melalui kemitraan internasional.

Pertemuan ke-55 Para Pemimpin Pacific Islands Forum mempertemukan para pemimpin dan perwakilan negara-negara Pasifik pada 31 Agustus hingga 4 September untuk membahas berbagai prioritas dan tantangan regional.


Sumber : https://vbtc.vu/west-papua-new-caledonia-key-issues-vanuatu-pif/?fbclid=Iwb21leAUCgPljbGNrBQKA83Bkb2YBZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEe42BIFlKZaZy3QJrPRPUFOer_vYy1hP0CKjb_e99HpW6GlU1MdHScRn_SlYQ_aem_uFZ2arMc4fPPcYAm_Iw5iQ

30/08/2026

Desakan para akademisi internasional merupakan pengingat: dunia sedang memperhatikan. Akademisi, gereja, mahasiswa, dan negara tetangga tak tinggal diam menuntut solusi yang manusiawi. Bagi Indonesia, ini ujian. Apakah cukup kuat mendengar kritik dan bijak untuk mengubah strategi. Penarikan pasukan....

27/08/2026

Sekretariat MSG Menerima Kunjungan Hormat dari Presiden ULMWP untuk Papua Barat (ULMWP), Bapak Benny Wenda, yang juga termasuk Perwakilan Khusus West Papua ke Vanuatu, Bapak Morris Kaloran, pada 25 Agustus 2026.

Direktur Jeneral MSG, Dr. Anna Naupa, menyambut kunjungan tersebut dan mengukuhkan kembali peran Sekretariat sebagai platform untuk dialog, kerjasama, dan keterlibatan bermakna dengan komunitas Melanesia atas nilai-nilai dan prioritas yang dibagikan. Dia menekankan pentingnya Melanesian Way dalam mendorong solidaritas melalui pertukaran rakyat secara rutin antara rakyat Melanesia di seluruh wilayah MSG.

Presiden Wenda menyambut kesempatan untuk bertemu dengan Sekretariat dan berbagi perspektif ULMWP tentang isu-isu berlangsung yang mengenai hak asasi manusia di Papua Barat.

Pertemuan tersebut memberikan kesempatan untuk pertukaran pendapat dan mengukuhkan kembali komitmen Sekretariat untuk mendukung dialog konstruktif dan pendekatan kolektif untuk mendorong jalan-jalan damai dan inklusif terhadap isu-isu yang mempengaruhi komunitas Melanesia, termasuk yang berada di Papua Barat.

ULMWP telah menjadi pengamat MSG sejak 2015.

🔁 Repost Sekretariat MSG (Melanesian Spearhead Group)
Sumber MSG Secretariat