Partai Rakyat Adil Makmur Bolaang Mongondow Selatan

29/01/2022

Menanggapi kesepakatan jadwal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Anshar Manrulu menyambut baik penetapan tersebut.

“Prinsipnya PRIMA siap. Kami sudah mempersiapkan struktur partai sampai tingkat kecamatan dan segala kebutuhan administrasi dengan bergotong royong. Bahkan, jika Pemilu tahun depan juga kami siap,” ujar Anshar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (25/1).

Anshar menyampaikan PRIMA akan memberi warna baru di Pemilu 2024 mendatang dengan menawarkan politik gagasan dan siap untuk beradu program dengan partai lain.

“Keberpihakan kami yang jelas pada kaum 99 persen dan tegas menentang oligarki,” tegasnya.

https://m.jpnn.com/news/kpu-tetapkan-jadwal-pemilu-2024-prima-tahun-depan-juga-kami-siap

Komisi II DPR RI bersama Pemerintah melalui Kementerian Dalam N***ri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati jadwal pelaksanaan Pemilu pada 14 Fe...

29/01/2022

Jadwal Pemilu 2024 Resmi Ditetapkan KPU, Begini Kata PRIMA

Jadwal pemilu 2024 resmi ditetapkan KPU, begini kata PRIMA. Kesepakatan itu dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi II.

20/10/2021

Rapat Koordinasi 19 Otober 2021, Bersama pengurus DPP Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Indonesia boeng Supri dan bersama kawan pengurus DPK-DPK Partai Rakyat Adil Makmur Sulawesi Utara.
Semuanya untuk Rakyat Adil Makmur.🌹✊🏽

20/07/2021

Kami dari Partai Rakyat Adil Makmur(PRIMA) Dewan Pimpinan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengucapkan,
Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M
Lebih tinggi Iman dan lebih tinggi akan kemanusiaan.🌹✊🏽

02/07/2021

Salam Rakyat Adil Makmur.

Dalam penjelasannya, Sekjen AMAN menyampaikan bahwa sebagai organisasi Masyarakat Adat, di dalam tubuh AMAN mengalir darah gerakan politik. Pembahasan genealogi gerakan perluasan partisipasi politik Masyarakat Adat telah dimulai saat Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) 1999 dan ditegaskan pada KMAN III di Pontianak tahun 2007 dimana gerakan Masyarakat Adat mengubah strateginya dari konfrontasi ke strategi engagement.

“Partisipasi politik Masyarakat Adat adalah instrument untuk menegaskan eksistensi, memastikan Masyarakat Adat hadir, dikenal dan dilindungi hak konstitusionalnya serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Inti dari perjuangan politik AMAN adalah mengembalikan dan memperkuat musyawarah adat sebagai mekanisme pengambilan keputusan tertinggi dan mengikat bagi seluruh Masyarakat Adat atau biasa kita sebut sebagai demokrasi deliberative” ungkap Rukka.

https://www.aman.or.id/2021/07/aman-menerima-kunjungan-persahabatan-dpp-prima/

Bogor, (Jum’at, 2 Juli 2021)– Rukka Sombolinggi Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menerima kunjungan persahabatan dari Dewan Pimpinan Pusat/DPP Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) secara virtual. Kunjungan persahabatan ini bertujuan untuk saling bertukar pikiran dan sila...

01/07/2021

Salam Rakyat Adil Makmur!

“Kritik terhadap Presiden dan kekuasaan adalah sah. Tidak ada terminologi dalam UUD 1945 yang mengatakan bahwa Presiden sebagai simbol negara dan tidak boleh dibuatkan meme sebagai bentuk kritik. Yang ada adalah Lambang Negara, itu pun adalah Garuda Pancasila. Jokowi atau presiden lainnya adalah kepala negara yang secara fungsi wajar dan sah untuk dikritik”

https://prima.or.id/article/60dc139e3a5c3a000e843a3e

Partainya Rakyat Biasa - Menangkan 9 Jalan Rakyat Adil Makmur - Menangkan Pancasila

29/06/2021

https://lintaspapua.com/2021/06/29/prima-restrukturisasi-kebijakan-untuk-tanah-papua/

Noken PRIMA : Restrukturisasi Kebijakan Untuk Tanah Papua Penulis EJ Admin - 29/06/2021 0 54 Share Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Juru Bicara DPP PRIMA, urusan Papua dan Papua Barat, Arkilaus Baho. (Foto Pribadi) JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Bulan Juni tahun 2021, Kementerian Dalam N***r...

29/06/2021

https://lintaspapua.com/2021/06/29/prima-raja-ampat-apresiasi-ketua-kpud-dan-jajarannya/

Topik PRIMA Raja Ampat Apresiasi Ketua KPUD dan Jajarannya Penulis EJ Admin - 29/06/2021 0 23 Share Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp SORONG (LINTAS PAPUA) – Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Rakyat Adil Makmur Raja Ampat, menyerahkan dokumen dan berkas legalitas partai politik kepada jaja...

21/06/2021

Mesak menuding ada keterlibatan oligarki dan parpol-parpol korup dalam upaya sistematis untuk melemahkan dan membajak KPK.
“Para oligark yang menumpuk kekayaan lewat ekonomi rente dan kapitalisme kroni tidak s**a dengan menguatnya agenda pemberantasan korupsi.

https://www.berdikarionline.com/prima-desak-presiden-hentikan-pembajakan-kpk/

https://kabarakyat.id/dpp-prima-presiden-jokowi-harus-hentikan-pembajakan-kpk/

https://www.gonews.co/berita/baca/2021/06/21/prima-desak-presiden-hentikan-pembajakan-kpk

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah-langkah untuk menghentikan pelemahan dan pembajakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Revisi UU KPK hingga penyingkiran 51 pegawai yang punya integritas dalam pemberantasan korupsi merupakan upaya pembajaka...

16/06/2021

*PRIMA : Partai Rakyat Adil Makmur*
“Partainya Rakyat Biasa”

REZIM PAJAK FREE RIDER GERBONG EKSEKUTIF & PERAMPOKAN PENUMPANG LEGAL GERBONG EKONOMI

Oleh : George Hormat, Anggota PRIMA
..Maka ketika Sri Mulyani membebaskan pajak atas dividen – balas jasa terhadap pelibatan modal di dalam usaha produktif – dengan sendirinya ia membebaskan orang-orang superkaya atau oligark dari kewajiban membayar pajak penghasilan. Kenaikan pajak penghasilan bagi orang-orang kaya, yang sekalipun cuma 5% tetapi diumbar-umbar seolah-olah jadi bukti pemerintah pro-keadilan, menjadi sia-sia belaka, menjadi semata-mata aksi memeluk angin.

Karena tidak terlibat membayar pajak, karena kontribusinya terhadap pajak penghasilan tak sampai 1% — bandingkan dengan pekerja yang berkontribusi lebih dari separuh penerimaan pajak Negara –, maka golongan superkaya inilah penumpang gelap, free rider dari beragam public goods yang diadakan pemerintah...

https://coffee4soul.club/rezim-pajak-free-rider-gerbong-eksekutif-dan-perampokan-penumpang-legal-gerbong-ekonomi/

ketika Sri Mulyani membebaskan pajak atas dividen dengan sendirinya ia membebaskan orang-orang superkaya atau oligark dari kewajiban membayar pajak penghasilan.